Network
Media Magelang - Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) buka suara soal Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan kepada ACT pada tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.
Yayasan ACT bersikap kooperatif untuk membuka pengelolaan keuangan.
Katanya setiap tahun mulai 2005 sampai tahun 2020 mereka selalu mendapatkan predikat WTP, pengambilan dana umat hanya 13,7 dari total keseluruhan dana umat.
Pada tanggal 5 Juli 2022 pihak ACT telah memenuhi panggilan Kemensos. Pihak ACT telah menjelaskan persoalan yang menerpa ACT secara detail bahkan pihak Kemensos berencana akan datang untuk melakukan pemeriksaan.
Baca Juga: Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH Kemensos, Tahap 3 Cair Mulai Juli 2022
Menurut Presiden ACT berkata Bahwa mereka telah bersikap kooperatif, segala hal yang diminta oleh Kemensos telah dilaksanakan mengenai pengelolaan keuangan.
"Artinya, kami telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja yang diminta oleh pihak kemensos, terkait dengan pengelolaan keuangan," ujarnya.
Penggunaan dana umat melebihi batas, seharusnya 10 persen ini melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan: “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”. PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.
Pencabutan izin ACT menurut Kemensos karena pertimbangan ada dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak ACT.
