Media Magelang – Ada rencana beberapa anggota DPR Papua berangkat ke AS atau Amerika Serikat dan beberapa pihak menduga ada agenda khusus dari keberangkatan mereka ke AS.
Salah satu dugaan adanya agenda khusus dari keberangkatan anggota DPR Papua ke AS ini adalah bahwa anggota DPR Papua ingin mengadukan sesuatu ke AS.
Namun anggota DPR Papua beralasan bahwa rencana keberangkatan mereka ke AS karena ingin adakan agenda dengar pendapat dan pandangan bersama mahasiswa Papua di AS terkait otonomi khusus Papua.
Baca Juga: Soal dan Kunci Jawaban Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 15, Calon Peserta Wajib Simak dan Pelajari!
Baca Juga: CPNS 2021 Segera Dibuka, Persiapkan Syarat Umum dan Khusus Berikut ini Sebelum Mendaftar!
Meskipun anggota DPR Papua sudah menjelaskan alasan tadi, namun anggota kelompok kerja adat Majelis Rakyat Papua Herman Yoku mengkritik rencana anggota DPR Papua itu.
Sebagai perwakilan Majelis Rakyat Papua, Herman Yoku mengungkapkan mengapa ia kurang sependapat rencana anggota DPR Papua berangkat ke AS itu karena harusnya ada surat yang ditandatangani Ketua DPR Papua.
“Saya secara khusus kurang sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Sekwan, karena seharusnya surat keluar itu harus ditandatangani oleh Ketua DPR Papua,” ujar anggota Majelis Rakyat Papua itu.
Baca Juga: Lulusan SMK bisa daftar CPNS 2021, Simak Informasi dan Persyaratannya Agar bisa Lolos Seleksi!
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini Passing Grade Seleksi CPNS 2021
Baca Juga: UPDATE! Seleksi CPNS dan PPPK Dibuka Mei-Juni 2021
“Karena sekwan bertugas mengurus secara administrasi para anggota dewan tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat tersebut, kalau untuk tingkat provinsi suratnya itu resmi ditandatangani oleh Ketua DPR Papua,” tambah anggota Majelis Rakyat Papua.
“Tetapi sebelum surat itu dilayangkan ke luar negeri hal itu harus dikoordinasikan dahulu kepada semua komponen di Papua, termasuk Pemprov Papua dalam hal ini biro SDM, MRP dan seluruh internal DPR Papua,” jelas anggota Majelis Rakyat Papua itu.
Anggota Majelis Rakyat Papua itu juga menegaskan bahwa seharusnya segala keputusan di dalam lembaga DPR Papua harus selalu di koordinasikan dengan Ketua DPR Papua.
Selanjutnya ia menjelaskan rencana keberangkatan anggota DPR Papua ke AS ini harus melalui mekanisme rapat paripurna yang harus disetujui oleh semua fraksi dan komisi.
Menurut anggota Majelis Rakyat Papua itu, hal tadi harus dilakukan sehingga bisa menghasilkan sesuatu produk yang bermanfaat bagi mahasiswa Papua.
Anggota Majelis Rakyat Papua ini juga mengatakan bahwa jumlah mahasiswa Papua yang tersebar di beberapa kota di Indonesia masih banyak yang belum merasakan dampak baik bagi pendidikan mereka.
Kritikan lain dari anggota Majelis Rakyat Papua yang satu ini adalah ia mengkhawatirkan rencana anggota DPR Papua berangkat ke AS ini hanya cara oknum anggota DPRP untuk bisa pergi ke luar negeri.
“Masih banyak ade-ade mahasiswa di Manado, Makassar, Jawa, Bali, Jawa Tengah , dan di Papua sendiri yang belum merasakan uluran tangan pemerintah daerah, dan jumlah mereka lebih banyak dari para mahasiswa Papua di Amerika,” ujar anggota Majelis Rakyat Papua itu.
“Saya lihat ada beberapa oknum anggota DPRP yang ingin mengambil kesempatan ini agar dapat bepergian keluar negeri,” lanjut anggota Majelis Rakyat Papua.
Menurut Herman Yoku selaku perwakilan Majelis Rakyat Papua anggota DPR Papua membenahi kendala yang sedang dihadapi mahasiswa yang ada di Papua dan kota-kota Indonesia lainnya terlebih dulu.
Anggota Majelis Rakyat Papua ini menegaskan, anggota DPR Papua harusnya lebih melihat permasalahan yang sedang terjadi di Papua sendiri daripada berangkat ke AS untuk diskusi dengan mahasiswa Papua di AS.***