Network
Prasetyo menjelaskan, banyak pihak yang terlibat dalam pembelian tanah di Cipayung untuk pembangunan hunian DP 0 rupiah tersebut. Di antaranya DPRD DKI Jakarta lewat Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi B. Kemudian Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sarana Jaya.
Setelah anggaran pembelian tanah disetujui dewan, Pemprov DKI Jakarta akan membuatkan payung hukum untuk proses pencairan uang. Karena itu, Prasetyo tidak mengetahui proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh Sarana Jaya.
"Banggar bukan semata-mata saya sendiri yang mengesahkan itu, dan itu juga anggaran tahun 2018. Ketua Komisi saat itu bukan saya, dan Koordinator (Komisi B) juga bukan saya, kok tiba-tiba ada nama saya, ini ngeri-ngeri sedap dan nggak enak,” kata Prasetyo.
Walaupun merasa disudutkan, Prasetyo tidak merasa dirinya menjadi pihak yang disalahkan dalam perkara ini.
“Saya enggak ngerti, fungsi saya hanya pegang palu (mengesahkan) dan saya enggak merasa (dikambing hitamkan), karena nggak bermain itu kok. Biarkan saja mereka yang mengatakan itu, nanti dia sendiri yang mengatakan dosanya,” jelas Prasetyo.
Adapun sebelum ketua DPRD DKI Jakarta menyinggung, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi rumah dan pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur, untuk proyek rumah dengan DP 0 rupiah yang dicanangkan oleh Anies Baswedan.***
