Network
Media Magelang – Konferensi Pers KLB Moeldoko yang digelar di Hambalang memicu tanggapan dari pihak Partai Demokrat.
Konferensi Luar Biasa (KLB) yang dipimpin oleh Moeldoko di Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, dinilai abal-abal oleh Partai Demokrat.
Dalam keterangan tertulis, sebagaimana dilansir dari ANTARA, 25 Maret 2021, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Konferensi Luar Biasa (KLB) dibawah pimpinan Moeldoko tersebut hanya sebuah pengalihan isu untuk menutupi rasa malu atas semua kegagalan mereka.
Baca Juga: Simak 6 Kiat Sukses Lulus Seleksi CPNS 2021, Salah Satunya Latihan Tes Secara Rutin
Baca Juga: Lulusan SMK bisa daftar CPNS 2021, Simak Informasi dan Persyaratannya Agar bisa Lolos Seleksi!
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini Passing Grade Seleksi CPNS 2021
"Partai Demokrat menegaskan bahwa konferensi pers ini merupakan bentuk frustrasi dan upaya menutupi rasa malu kepada peserta KLB abal-abal dan khalayak luas," ujar Herzaky Mahendra Putra.
Herzaky Mahendra Putra berujar, ada 4 poin utama dalam KLB abal-abal tersebut, yakni telah diajukannya berkas-berkas ke Kemenhum pasca KLB abal-abal, tapi fakta membuktikan butuh waktu seminggu untuk mengajukan berkas-berkas tersebut.
“Pertama, katanya pasca-KLB abal-abal akan segera memasukkan berkas ke Kemenkumham. Faktanya butuh waktu lebih dari seminggu untuk mengajukan,” ujar Herzaky Mahendra Putra.
Baca Juga: UPDATE! Seleksi CPNS dan PPPK Dibuka Mei-Juni 2021
Baca Juga: Soal dan Kunci Jawaban Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 15, Calon Peserta Wajib Simak dan Pelajari!
Poin kedua, laporan Marzuki Alie ke Bareskrim ditolak.
Ketiga, laporan Moeldoko ke Polda Metro Jaya juga ditolak.
Dan poin yang terakhir, yang keempat, gugatan Marzuki Alie ke Pengadilan Negeri juga dicabut, karena mereka tidak yakin dengan legal standing.
Namun Herzaky Mahendra Putra mengatakan untuk tetap fokus menunggu Kemenkumham menolak permohonan Partai Demokrat versi KLB.
“Kemudian fokus pada gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Jhony Allen, Darmizal, Marzuki Alie, dan kawan-kawan, atas penggunaan atribut Partai Demokrat dan pelaksanaan KLB yang bertentangan dengan hukum," ucap Herzaky Mahendra Putra.
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat, Max Sopacua menjelaskan alasan dibalik digelarnya KLB di Hambalang, Bogor, adalah untuk mengenang masa lalu, di mana saat itu, proyek Wisma Atlet Hambalang lah yang meruntuhkan elektabilitas Partai Demokrat kala itu.
Sejak dibongkarnya kasus korupsi oleh KPK tentang megaproyek senilai Rp2,5 triliun, elektabilitas Partai Demokrat terus menurun karena mencatut sejumlah nama petinggi Partai Demokrat.
"Hambalang bagian dari sejarah yang menentukan yang menyebabkan Demokrat turun mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen dan 7,3 persen. Itu berturut-turut. Saya adalah pelaku sejarah," tukas Max Sopacua.
Max Sopacua juga mengungkapkan, bahwa masih ada sejumlah kader Partai Demokrat yang belum tersentuh hukum, padahal mereka ikut menikmati hasil korupsi Wisma Atlet tersebut.
Sedangkan nama-nama kader Partai Demokrat yang tercatut dalam kasus korupsi megaproyek tersebut sampai saat ini masih berdiam di sel tahanan.
Max Sopacua berharap, agar kader Partai Demokrat yang belum tersentuh hukum akan segera ditindak.
Dengan demikian, KLB yang dipimpin Moeldoko, yang dinilai abal-abal oleh Partai Demokrat tersebut disebabkan oleh tempat pelaksanaannya di Wisma Atlet Hambalang, Kabupaten Bogor.***
