Network
Media Magelang – Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal prahara 75 pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dinyatakan tidak lolos TWK (Tes Wawasan Kebangsaan).
Pendapat Jokowi yang tak setuju TWK jadi alasan 75 pegawai KPK diberhentikan itu ia unggah di akun Twitter @jokowi, pada Senin 17 Mei 2021.
Menurut Jokowi, TWK tidak bisa jadi satu-satunya dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes itu.
Baca Juga: Southampton vs Leeds United: Prediksi Line Up, H2H dan Live Streaming Liga Inggris
Jokowi berpendapat melalui Twitternya, apabila ada kekurangan pada 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK itu, maka bisa diperbaiki lewat pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
“Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes,” tulis Jokowi.
“Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan,” lanjut Jokowi pada cuitan pertama di utas 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK yang ia buat.
Baca Juga: Link Live Streaming Gratis Drama Korea Doom at Your Service Episode 4 Sub Indo
Pada cuitan berikutnya, Jokowi juga sependapat dengan Mahkamah Konstitusi (MK), serta meminta pihak terkait untuk menindaklanjuti lagi nasib 75 pegawai KPK yang diberhentikan itu.
“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” tulis Jokowi.
“Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini,” lanjut Jokowi.
Baca Juga: Dua Korban Anak-anak Ditemukan di Lokasi Insiden Perahu Terbalik Waduk Kedung Ombo Boyolali
Pada cuitan terakhirnya, Jokowi menjelaskan bahwa KPK memang harus memiliki sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi guna memiliki upaya untuk memberantas korupsi.
Pendapat Jokowi yang tak setuju TWK jadi alasan 75 pegawai KPK diberhentikan itu mendapat cukup banyak kontra dari netizen.
Di antara komentar kontra dari netizen yang hiasi cuitan Jokowi soal 75 pegawai KPK yang diberhentikan itu, ada satu politikus yang setuju dengan Jokowi, yaitu Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa presiden pasti paham kalau KPK tidak bisa diintervensi, dan Jokowi di situ hanya sekadar memberi pandangan.
Baca Juga: Jadwal BLT BPUM Tahap 3 Cair untuk 3 Juta UMKM, Segera Cek Nama Penerima Banpres di eform.bri.co.id
“Presiden pasti paham betul tidak bisa intervensi KPK tapi @jokowi sebatas memberikan pandangan,” tulis Ferdinand Hutahaean.
“Selebihnya KPK secara otonom dan tidak bisa diganggu gugat dengan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial,” lanjut Ferdinand Hutahaean.
“KPK independen dalam menjalankan operasionalnya, sama dgn KPU, KY, MA, BPK dll,” tutup Ferdinand Hutahaean saat balas utas Jokowi yang tak setuju TWK jadi alasan 75 pegawai KPK diberhentikan.***
