Network
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum. mengakui, dengan menurunya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila, berdasarkan survei Badan Nasional Penaggukangan Terorisme terdapat 85 persen milenial terpapar radikaliame.
Baca Juga: Gandeng BPIP, Seleksi Paskibraka Jateng jadi Program Percontohan Nasional
Di sisi lain, hasil Survey Saiful Mujani Research, masyarakat yang bisa menyebut sila-sila Pancasila dengan benar sebanyak 64,6%, dan tidak bisa sama sekali menyebut sila Pancasila sebanyak 12,3%. Hal ini sangat memprihatinkan karena hampir 23 tahun tidak mengenal Pancasila setelah era reformasi.
Hal tersebut karena Tap MPR II/MPRS/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau P4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Satu tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan, dan saat penggantian Undang-undang Sikdiknas mata ajar Pancasila dihilangkan atau bukan merupakan mata pelajaran wajib.
Karjono mengucap syukur atas telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (SPN) yang menjadi sebuah benteng penguatan Pancasila bagi generasi bangsa karena mewajibkan mata ajar Pancasila mulai PAUD sampai Perguruan Tinggi.
Ia menegaskan perlu ada penguatan kelembagaan sehingga BPIP tetap kokoh dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. "Meski UU kita (RUU BPIP) belum di sah-kan tetapi kita tetap mendorong penguatan lembaga BPIP dengan undang-undang”, ucapnya.
"Selain itu juga banyak Peraturan Peraturan yang erat dengan BPIP yang dapat memperkuat Pancasila, salah satunya Perpres tentang PIP bagi generasi muda melalui Paskibraka", jelasnya.
Ia juga menyampaikan BPIP terus berupaya menginternalisasi berbagai program dan kegiatan melalui musik, film, olahraga, dan kuliner, serta gotong royong membangun kampung dan Desa Pancasila.
Di sisi lain, ia mengapresiasi program Pemerintah saat ini telah memenuhi unsur-unsur Pancasila, salah satunya program harga BBM di Papua sama dengan di Pulau Jawa. Tumbuh kembangnya jalan tol di daerah perbatasan atau pelosok negeri sama dengan di Ibu kota negara. “Ini walaupun tidak ada frasa atau kata Pancasila, namun program pemerintahan Bapak Joko Widodo ini sudah Pancasila banget”, ujarnya.
Pakar Geopolitik, DR. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M mengatakan, agar tidak multitafsir, masyarakat harus mempelajari spirit kelahiran Pancasila berdasarkan pidato sang proklamator Soekarno atau Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
