Network
Media Magelang - Pemerintah segera membuka 1 juta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Pembukaan 1 juta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 ini bertujuan untuk memfasilitasi para tenaga honorer yang belum diangkat di tahun-tahun sebelumnya.
Di antara 1 juta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 yang akan dibuka ini adalah, bidang pendidikan pendidikan dan kesehatan.
Pembukaan 1 juta formasi CPNS dan PPPK 2024 ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Kamis 2 Maret 2023.
Abdullah Azwar Anas berharap, para pemerintah daerah dapat mengajukan formasi PPPK untuk tenaga honorer, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi satu juga lebih yang kita ajukan untuk 2024," kata Menpan Abdullah Azwar Anas dikutip dari Antara.
Dijelaskan oleh Abdullah Azwar Anas, sebelumnya pemerintah sudah menyiapkan 700 ribu formasi untuk tenaga honorer di bidang kesehatan dan pendidikan.
Tapi para pemerintah daerah saat itu mengusulkan hanya 400 ribu formasi.
Sebelumnya diketahui, mulai 28 November 2023, pemerintah akan menghapus tenaga honorer, dan untuk mengatasi akibat yang timbul setelah penghapusan itu, pemerintah telah menyiapkan opsi terbaik.
Opsi terbaik yang saat ini tengah dikaji pemerintah adalah dengan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tapi juga tidak membebani Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN).
Opsi tersebut dikemukakan oleh Abdullah Azwar Anas, Asosiasi Pimpinan Daerah, dan Komisi II DPR RI dalam Rapat Kabinet bersama Presiden Joko Widodo.
Dalam Rapat Kabinet itu, Presiden Joko Widodo meminta jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN.
Menurut Abdullah Azwar Anas, opsi PHK massal akan berpengaruh terhadap pelayanan umum kepada masyarakat, karena tenaga honorer pada kenyataannya terbukti mampu membantu pemerintah, terutama di pelosok daerah.
"Ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa," ujar Abdullah Azwar Anas.
Rencana penghapusan tenaga honorer sebelumnya tercantum dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.
Isi surat tersebut menjelaskan tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian atau Lembaga pusat, ataupun daerah.
Dengan tujuan memfasilitasi para tenaga honorer yang belum diangkat, maka pemerintah segera membuka 1 juta formasi CPNS dan PPPK 2024.***
