Network
MEDIA MAGELANG - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Jepara dibuat heboh oleh pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Edy Sujatmiko.
Para BPD di Jepara menurut Edy Sujatmiko, katanya tidak perlu repot terlalu jauh dalam mengawasi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Petinggi atau Pemerintah Desa.
Edy Sujatmiko mencontohkan, BPD tidak perlu bertanya-tanya tentang nota pembelian barang dan lainnya dari anggaran belanja yang dipakai Desa.
Menurut Edy Sujatmiko, BPD harus lebih kepada menjaga harmonisasi dengan senantiasa husnudzan kepada Pemdes. Meningkatkan komunikasi dengan baik supaya Pemdes tidak tersinggung.
"Dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja petinggi, perlu diingat, pengawasan itu bukan pemeriksaan. Dasarkan husnudzon. Jangan suudzon. Satu lagi, komunikasi yang baik agar harmonis," kata Edy Sujatmiko, Senin (9/10/2023).
Baca Juga: FULL TIME HASIL AKHIR SKOR Nusantara United vs PSIM Yogyakarta di Liga 2, Cek Skornya Menang Mana?
Pernyataan Sekda Jepara, Edy Sujatmiko ini mendapatkan reaksi dari salah satu BPD di Jepara. Anggota BPD Jepara yang berasal dari Desa Balong, Dafiq justru enggan berprasangka baik atau husnudzon seperti yang disebut Sekda.
Menurutnya, BPD harus senantiasa mengedepankan penilaian yang benar-benar objektif, karena BPD mengemban mandat masyarakat.
Berbagai aspirasi masyarakat yang diserahkan di pundak BPD mesti diupayakan secara penuh. Sehingga, apabila terdapat kebijakan Perdes tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka BPD melawan.
