Network
Media Magelang – Upaya transparansi pengelolaan anggaran program serta distribusi bantuan sosial (bansos) Kemensos 2021 perlu menggandeng berbagai pihak, termasuk kepolisian.
Upaya pengawalan dan pengawasan merupakan salah satu bentuk dukungan Kemensos supaya distribusi bansos efektif dan tepat sasaran.
Dilansir ANTARA News, Inspektur Jenderal Kemensos RI Dadang Iskandar menyampaikan peran Kejaksaan, KPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga diperlukan untuk mengawal dan mengawasi transparansi anggaran dan distribusi bansos.
Baca Juga: Syarat Wajib Daftar Kartu Prakerja 2021 Gelombang 12, Dapatkan Insentif Hingga Rp3,5 Juta
Pengawalan dan pengawasan transparansi anggaran dan distribusi bansos bertujuan untuk mengawal pelaksanaan di lapangan Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Selain itu supaya distribusi bansos dari Kemensos bisa lebih akuntabel dan transparan.
Terlebih Kemensos meluncurkan beberapa program dengan anggaran besar. Contohnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan sasaran berbeda, yaitu 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang paling bawah.
Baca Juga: Kelompok Ini Tidak Boleh Daftar Kartu Prakerja 2021 Gelombang 12, Pastikan Kamu Bukan Salah Satunya
“Termasuk 18,5 juta KPM serta 10 juta KPM yang ada irisan dengan BPNT,” ucapnya.
