Network
Media Magelang - Pemerintah siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp300 ribu pada September dan Desember 2022.
Kesiapan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp300 ribu pada September dan Desember 2022 ini karena adanya kenaikan harga BBM.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah telah menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 September lalu, dan untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari masyarakat akibat dari kenaikan harga tersebut, pemerintah bersiap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp300 ribu pada September dan Desember 2022.
Pemerintah telah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, dengan total dana yang dianggarkan sebesar Rp12,4 triliun.
BLT BBM tersebut nantinya disalurkan dalam dua tahap, yang berarti per tahap jumlahnya adalah Rp300 ribu, serta diberikan pada September dan Desember 2022.
"Kami ingin menjelaskan bahwa saat ini, dari rencana 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah siap salur di PT. Pos Indonesia sebanyak 18.486.756 KPM, sisanya sedang dilakukan proses 'cleansing'," jelas Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial pada Sabtu 3 September 2022 di Istana Merdeka Jakarta.
Lebih lanjut Tri Rismaharani mengatakan, data yang sudah ada di PT Pos Indonesia itu adalah data terbaru untuk menyalurkan BLT BBM pada September dan Desember 2022.
"Karena seperti kita ketahui, misalkan kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam, atau beberapa menit kemudian ada (penerima) yang meninggal, maka kami perlu mendata lagi karena masih ada 313.244 KPM," tambah Tri Rismaharani.
Baca Juga: Pakai Y2mate! Link Download Lagu MP3 MP4 dari Video YouTube Secara Gratis dan Tanpa Aplikasi
"Dalam perjalanan, warga bisa mengusulkan karena kami memiliki situs namanya 'Usul Sanggah'. Jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami," lanjut Tri Rismaharani.
Selain itu, Tri Rismaharani menyebutkan bahwa pihak Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki 70 ribu staf pendamping di seluruh Indonesia yang bertugas memberikan klarifikasi apakah masyarakat sudah menerima BLT BBM atau belum.
"Kemudian, apabila mendesak kami punya 'command center' yang bisa ditelepon di 021-171 maka itu 24 jam 365 hari siap melayani kalau ada keluhan tadi," ujar Tri Rismaharani.
Dijelaskan pula oleh Tri Rismaharani, bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses "command center" maupun pendamping disebabkan sakit secara fisik atau tinggal di daerah pegunungan, bantuan akan diantar ke tempat tinggal masyarakat tersebut.
Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Kemensos dengan PT. Pos Indonesia, yang bekerja sama dengan kepala suku, kepala adat, pemerintah daerah, serta tokoh agama.
"Bagi warga yang sakit, lansia, dan tidak bisa datang ke kantor pos maka pihak pos akan mengantar ke rumah bersangkutan yang sudah ada perjanjiannya. Jadi, nanti tinggal mengecek saja, tinggal telepon saja ke 'command center', maka akan ditindaklanjuti," jelas Tri Rismaharani.
Lebih detail Tri Rismaharani mengatakan, data penerima manfaat harus direvisi setiap bulan berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
"Sebenarnya di UU setiap tahun dua kali (perbaikan) tapi karena kondisi perubahan di daerah tersebut cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan. Setiap bulan kita membuat SK (surat keputusan) baru dan itu masukan dari daerah dan 'Usul Sanggah' tadi, jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri tapi memang harus kita verifikasi," terang Tri Rismaharani.
"Daerah memang harus 'update' apakah ada yang meninggal, kami juga 'cross check' dengan data kependudukan dan sebagainya jadi kalau dengan data kependudukan 'clear', kita juga mendapat penilaian dari KPK cukup bagus," tutup Tri Rismaharani.
"Sebenarnya di UU setiap tahun dua kali (perbaikan) tapi karena kondisi perubahan di daerah tersebut cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan. Setiap bulan kita membuat SK (surat keputusan) baru dan itu masukan dari daerah dan 'Usul Sanggah' tadi, jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri tapi memang harus kita verifikasi," terang Tri Rismaharani.
"Daerah memang harus 'update' apakah ada yang meninggal, kami juga 'cross check' dengan data kependudukan dan sebagainya jadi kalau dengan data kependudukan 'clear', kita juga mendapat penilaian dari KPK cukup bagus," tutup Tri Rismaharani.
Dengan demikian, pada September dan Desember 2022, pemerintah telah menyiapkan BLT BBM sejumlah Rp300 ribu untuk disalurkan pada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).***
