Network
MEDIA MAGELANG - Nama Partai Prima tiba-tiba mencuat usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda Pemilu 2024.
Putusan PN Jakpus tersebut diketok hakim, usai Partai Prima mengajukan gugatan, hingga mendapat respon pro kontra di masyarakat.
Lalu siapa sebenarnya Partai Prima, yang sampai membuat PN Jakpus ketok keputusan penundaan Pemilu?
Siapa ketua Partai Prima yang ajukan gugatan ke PN Jakpus dan hasilnya bikin anggota parpol se-Indonesia gempar?
Tidak banyak yang tahu tentang Partai Rakyat Adil Makmur atau disingkat Partai Prima.
Nama Partai Prima baru sekali ini, akan mengikuti Pemilu, yang dijadwalkan awal akan digelar pada 2024 mendatang.
Partai Prima bisa disebut sebagai anak bawang, jika lolos verifikasi dan menjadi peserta Pemilu 2024, karena baru terbentuk pada 20 Juli 2020 lalu.
Namun mimpi tersebut terpental usai tak lolos verifikasi dari KPU, hingga menggugat ke PN Jakpus dan muncul putusan heboh soal penundaan Pemilu 2024.
Lalu siapa sebenarnya Partai Prima? Simak profil Partai Prima berikut ini, termasuk ketua Partai Prima.
Dikutip dari dari situs resminya, Ketua Umum (Ketum) Partai Prima adalah Agus Jabo Priyono.
Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Prima, yakni Mayor Jenderal (Purn) R. Gautama Wiranegara.
Menariknya dalam upaya menggaet suara pada Pemilu mendatang, jika lolos verifikasi, ada 9 program yang diusung Parta Prima.
Termasuk program nomor satu, yakni pajak yang berkeadlian.
Ini menarik sebab saat ini tengah ramai jadi perbincangan di media sosial dan pemberitaan media massa, soal kasus yang menjerat salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Ini 9 Program Partai Prima
1. Pajak yang berkeadilan
2. Industrialisasi nasional
3. Pertanian modern
4. UMKM sebagai sokoguru perekonomian nasional
5. Pemerintahan bersih
6. Demokrasi berbasis partisipasi rakyat
7. Kesetaraan gender
8. Keadilan ekologis
Sebelumnya Partai Prima mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ke PN Jakpus.
Gugatan dilayangkan karena Partai Prima tak lolos mengikuti tahapan verifikasi faktual peserta Pemilu 2024.
Gugatan tersebut, dilayangkan ke PN Jakpus dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada 8 Desember 2022.
***
