Network
Media Magelang - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai tidak efektif oleh Presiden Jokowi. Arahan selanjutnya, Ia meminta untuk melaksanakan pembatasan berbasis mikro.
Presiden Jokowi meminta pembatasan berbasis mikro dari level desa hingga RT/RW dalam rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan pada 3 Februari 2021.
Selanjutnya, Presiden Jokowi juga ingin kedisiplinan masyarakat juga ditingkatkan sehingga pemerintah melibatkan Satgas Covid-19 dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
Baca Juga: Tertarik pada Pariwisata? Daftar Kuliah Program SBMPTNP 2021, Resmi Dibuka Kemenparekraf di 6 PTN Ini
Arahan presiden tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang sekaligus menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Airlangga juga didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Dalam Ratas tadi, arahan bapak presiden agar penanganan COVID dilakukan secara lebih efektif dan tentu saja itu dapat dilakukan dengan optimalisasi dengan efektivitas daripada pembatasan kegiatan masyarakat. Dan arahan bapak presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW," kata Airlangga. Dikutip Media Magelang dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 3 Februari 2021.
Dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Rencananya, pembatasan berbasis mikro ini juga melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga operasi yustisi TNI dan Polri.
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Ikatan Cinta 4 Februari 2021: Aldebaran Terbakar Api Cemburu
"Pelibatan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga operasi yustisi TNI dan Polri dilakukan bukan hanya penegakan hukum tapi juga untuk tracing," kata Airlangga.
Airlangga menyebutkan jika pemerintah akan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan melakukan operasi di tingkat mikro. Pemerintah juga akan mengkonsentrasikan pada 98 daerah yang saat ini melaksanakan PPKM.
Berdasarkan pada data PPKM sebelumnya, Airlangga menyebutkan terlihat bahwa beberapa provinsi mengalami perbaikan, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Dari 98 daerah yang menerapkan PPKM, tercatat terdapat 63 daerah kabupaten atau kota yang masih tergolong zona merah Covid-19.
Baca Juga: Bangun Kerjasama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kunjungi Jaksa Agung ST Burhanuddin
"Mobilitas penduduk mengalami penurunan di berbagai sektor. Mobilitas yang masih tinggi terdapat di tempat kerja dan area pemukiman. Maka, area pemukiman ini menjadi perhatian," kata Airlangga.
Airlangga menekankan kegiatan satgas covid-19 akan terus diintensifkan. Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Jokowi mendorong agar kegiatan vaksinasi bisa ditingkatkan baik dari segi volume dan waktu. Jokowi berharap dengan ini mampu mempercepat herd immunity.
"Kegiatan satgas akan terus diintensifkan. Selanjutnya, bapak presiden mendorong agar vaksinasi bisa ditingkatkan baik dari segi volume dan waktu. Sehingga, herd immunity cepat dapat dilaksanakan," kata Airlangga.
