Network
Media Magelang – Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung pengelolaan anggaran serta proses distribusi bantuan sosial (bansos) 2021 secara transparan.
Kemensos menilai mengawal dan mengawal pengelolaan anggaran program dan distribusi bansos dapat efektif dan tepat sasaran.
Meskipun masih ada kendala teknis di lapangan, namun Kemensos tetap berkomitmen untuk memastikan pengelolaan anggaran dan proses distribusi bansos 2021 tetap transparan.
Baca Juga: Gegerkan Penggemar Ikatan Cinta, Barbie Kumalasari Akui Aktingnya Lebih Baik dari Amanda Manopo
Dilansir ANTARA News, Inspektur Jenderal Kemensos RI Dadang Iskandar mengatakan pengawalan dan pengawasan transparansi anggaran dan distribusi bansos perlu mengajak beberapa pihak seperti Polri, Kejaksaan, KPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pengawalan dan pengawasan transparansi anggaran dan distribusi bansos bertujuan untuk mengawal pelaksanaan di lapangan Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Selain itu supaya distribusi bansos dari Kemensos bisa lebih akuntabel dan transparan.
Baca Juga: Tingkatkan Kesejahteraan lewat Bansos, Kemensos-Kemendagri Keluarkan e-KTP untuk Warga Terlantar
Terlebih Kemensos meluncurkan beberapa program dengan anggaran besar. Contohnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan sasaran berbeda, yaitu 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang paling bawah.
