Network
Media Magelang - Anggota kelompok kerja adat Majelis Rakyat Papua Herman Yoku mengkritik keberangkatan beberapa anggota DPR Papua ke Amerika Serikat (AS).
Rencana keberangkatan beberapa anggota DPR Papua ke Amerika Serikat dikatakan dalam rangka dengar pendapat dan pandangan mahasiswa Papua di Amerika serikat terkait otonomi khusus Papua.
Namun, rencana keberangkatan beberapa anggota DPR Papua ke Amerika Serikat ini diduga membawa agenda khusus untuk mengadu ke negeri Paman Sam.
Herman Yoku mengatakan dirinya kurang sependapat dengan apa yang dilakukan beberapa anggota DPR Papua, termasuk yang berangkat ke Amerika Serikat.
Baca Juga: Surat Edaran PP Muhammadiyah: Tuntunan Ibadah di Bulan Ramadhan 2021 saat Pandemi Covid-19
Baca Juga: Alur Pendaftaran Sistem Seleksi Sekolah Kedinasan Politeknik Keuangan Negara PKN STAN 2021
Baca Juga: Ini Panduan Lengkap Alur Pendaftaran PKN STAN 2021 Melalui Laman sscasn.bkn.go.id
“Saya secara khusus kurang sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Sekwan, karena seharusnya surat keluar itu harus ditandatangani oleh ketua DPR Papua. Sekwan bertugas mengurus secara administrasi para anggota dewan, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat tersebut,” kata Herman.
Herman juga menjelaskan bahwa kegiatan DPR Papua tingkat provinsi memang harus ditandatangani Ketua DPR Papua, tetapi harus berkoordinasi dengan seluruh komponen di Papua sebelum dilayangkan keluar negeri.
“Kalau untuk tingkat provinsi suratnya itu resmi di tandatangani oleh ketua DPR Papua, tetapi sebelum surat itu di layangkan keluar negeri hal itu harus di koordinasikan dahulu kepada semua komponen di Papua. Termasuk Pemprov Papua dalam hal ini biro SDM, MRP dan seluruh internal DPR Papua,” ujar Herman.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Beri Siswa Laptop Karena Lancar Terangkan Tahapan Prokes Saat Ujicoba PTM
Baca Juga: Ini Cara Daftar Seleksi Sekolah Kedinasan Kemenkumham 2021 Melalui Laman sscasn.bkn.go.id
Herman Yoku menegaskan, segala keputusan dalam lembaga DPR Papus harus selalu dikoordinasikan dengan Ketua DPR Papua melalui mekanisme rapat paripurna.
Dalam rapat paripurna tersebut, semua fraksi dan komisi harus menyetujui sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi mahasiswa Papua.
“Segala keputusan harus melalui rapat paripurna, kalau kita di MRP adalah rapat pleno yang sesuai tata tertib di lembaga masing-masing. Jadi tidak asal mengeluarkan keputusan, apalagi keputusan yang di keluarkan oleh Sekwan,” terang Herman.
Herman Yoku juga mengatakan bahwa masih banyak mahasiswa Papua yang ada di beberapa kota studi di Indonesia yang belum merasakan dampak yang baik bagi pendidikan mereka.
“Masih banyak adik-adik mahasiswa di Manado, Makasar, Jawa, Bali, Jawa Tengah, dan di Papua sendiri yang belum merasakan uluran tangan pemerintah daerah. Jumlah mereka lebih banyak dari para mahasiswa Papua di Amerika,” tutur Herman Yoku.
Herman Yoku jug menduga, dalam keberangkatan beberapa anggota DPR Papua ke Amerika Serikat, ada oknum yang hanya ingin berjalan-jalan ke luar negeri.
“Saya lihat ada beberapa oknum anggota DPRP yang ingin mengambil kesempatan ini agar dapat bepergian keluar negeri,” kata Herman.
Herman Yoku menegaskan bahwa seharusnya anggota DPR Papua melihat berbagai permasalahan yang sedang terjadi di Papua, termasuk segala kendala yang sedang di hadapi oleh mahasiswa Papua di Indonesia.
”Anggota-anggota DPR Papua yang mau ke Amerika lebih baik fokus lihat adik-adik mahasiwa Papua yang ada di Indonesia dulu, cek segala kebutuhan mereka, tanya ke mereka apa kah? Mereka ada kesusahan atau tidak,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Herman Yoku meminta pada anggota DPR Papua agar lebih fokus dengan kebutuhan mahasiswa Papua di Indonesia, tidak justru malah bepergian ke luar negeri dan melupakan kewajiban di dalam negeri. Apalagi saat ini Indonesia sedang dalam pandemi Covid-19.***
