Network
Media Magelang – Bisakah pelaku usaha yang masih memiliki hutang di bank mendaftar dan lolos menjadi penerima BLT UMKM 2021?
Pemerintah menekankan bahwa pelaku usaha calon penerima BLT UMKM 2021 harus memenuhi beberapa syarat.
Syarat ini harus dipenuhi oleh pelaku usaha calon penerima BLT UMKM 2021 dan proses seleksinya dilakukan oleh Kemenkop UKM.
Baca Juga: Apa Penyebab BLT UMKM Tidak Cair? Ini Kesalahan yang Bikin Gagal Jadi Penerima BPUM 2021
Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) No 2/ 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM, syarat agar pelaku usaha calon penerima bisa lolos BLT UMKM 2021 yaitu:
- Belum pernah menerima dana BPUM
- Telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya
- Pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima KUR
- Warga Negara Indonesia
- Memiliki KTP Elektronik
- Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan
- Bukan PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD
Baca Juga: BPUM Cair Sebelum Lebaran 2021, Ini Cara Cek Penerima BLT UMKM via BRI dan BNI
Dari persyaratan tersebut dapat diamati bahwa salah satu syaratnya pelaku usaha calon penerima BLT UMKM yang tidak menerima KUR.
Dengan begitu apabila penerima memiliki hutang di bank namun bukan merupakan KUR maka masih berhak menerima BLT UMKM.
Karena masih berpeluang untuk menerima BLT UMKM maka pelaku usaha calon penerima bisa segera mendaftar untuk menerima bantuan modal usaha Rp 1,2 juta.
Bantuan BPUM BLT UMKM 2021 ini diberikan kepada para pelaku usaha yang mengalami dampak Covid-19.
Baca Juga: Link Nonton Gratis Drama Doom at Your Service Ep 2 Sub Indo via TV Online
Jumlah penerima BPUM BLT UMKM 2021 ini ditargetkan sejumlah 12,8 juta penerima.
Tak hanya itu, di tahun ini juga pemerintah menambah lembaga penyaluran BPUM BLT UMKM. Dari sebelumnya hanya melalui BNI dan BRI, kini pencairan juga bisa dilakukan melalui Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Pos Indonesia.
Sementara itu, lembaga pengusul BPUM 2021 juga dikurangi dari lima menjadi satu, yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di Kabupaten/ Kota.***
