Network
Media Magelang - Semakin banyaknya mural bernada kritik terhadap pemerintah yang dihapus Satpol PP membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara.
Menurut Ridwan Kamil, mural bernada kritis terhadap pemerintah tidak terlalu masalah namun perlu ada kesepakatan mengenai batasan dan etika dalam menyampaikan kritik melalui karya seni.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Lihat Potensi, Ajak Radio dan Televisi Daerah Bertahan dan Terus Berinovasi
Pria yang kerap disapa Kang Emil itu juga menambahkan dialog antara pelaku seni mural dan pemerintah diperlukan untuk menentukan batas-batas tersebut.
"Memang terjadi perdebatan, apakah mural kritik ini boleh, tidak boleh. Saya kira media bisa menarasikan, mendiskusikan. Bagi saya ini bagian dari dialog, jangan-jangan karena kita jarang dialog. Diskusikanlah mural dan politik, undang semua seniman, sampai ketemu kesepaktannya di mana definisi kritik yang baik atau tidak," ujarnya dalam konferensi pers virtual Jumat 27 Agustus 2021.
Ridwan Kamil juga mencontohkan saat dirinya menjadi Wali Kota Bandung dia memfasilitasi para seniman untuk berekspresi.
Baca Juga: ASN Jateng Borong 1,1 Ton Cabai, Ganjar Pranowo: Tindakan Cepat Bantu Petani
"Tradisi seni kota ini saya mah sangat senang. Dulu saya zaman wali kota kan memberikan ruang-ruang. Tiangnya Pasupati diberi mural, di dinding Jalan Siliwangi dimural, tidak masalah," ujarnya,sembari menambahkan bahwa yang penting semua pihak menyepakati etika budaya dan batas-batasnya.
Baru-baru ini, mural bergambar wajah mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditutupi masker sempat terlihat di tembok luar jembatan layang Pasupati, Jalan Prabu Dimuntur, Kota Bandung.
Namun mural tersebut dihapus 25 Agustus 2021 oleh Satpol PP.
Mural-mural lain juga dihapus
Sebelumnya mural-mural bernada mengkritik pemerintah juga muncul di berbagai tempat.
Mural '404:Not Found' yang menutup mata wajah mirip Presiden Jokowi di Kota Tangerang.
Istilah'404:Not Found'dalam dunia maya berarti suatu situs tidak ada atau tidak bisa diakses.
Gambar tersebut sudah dihapus pada 9 Agustus 2021 oleh aparat gabungan dengan alasan melanggar peraturan daerah (perda) terkait ketertiban umum.
Kemudian, ada mural bertuliskan"Tuhan Aku Lapar' di Kawasan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
Mural tersebut sempat viral sebelum akhirnya dihapus.
Lalu ada lagi mural di kawasan Bangil,Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur bertuliskan"Dipaksa Sehat di Negeri Yang Sakit'.
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, mural tersebut dibuat pada 25 Juli 2021 dan selesai 2 Agustus 2021.
Setelah itu, mural itu dihapus pada 10 Agustus 2021 oleh pihak kecamatan setempat.
Seninan Edi Bonetski yang muralnya bertuliskan'Telemovement Geram:Hapus Korupsinya Bukan Muralnya' juga dihapus) mengungkapkan dalam podcast bersama salah satu media nasional bahwa negara harus memfasilitasi para seniman dan tidak perlu terlalu bawa perasaan(baper).
"Tidak usah baper lah.Hari gini orang lapar juga nggak teriak-teriak.Bisa saja dia makan tulang ikan yang direbus agar lunak.Negara harusnya memfasilitasi para muralis.Bukan memberangus,"ujarnya.
Fenomena maraknya mural mengkritik pemerintah menggambarkan kegelisahan masyarakat, terutama mereka yang merasakan efek pandemi COVID-19.***
