Network
Media Magelang - Kabar kenaikan harga BBM jenis pertamax akan ditunda dalam waktu dekat, menurut pemerintah.
Kabar ditundanya kenaikan harga BBM jenis pertamax disampaikan oleh Menteri ESDM, Arifin Tarif dalam keterangan resminya pada Rabu, 28 Juli 2022.
Menurut Arifin soal kenaikan BBM jenis pertamax, pemerintah saat ini sudah menyiapkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Pembatasan Pembelian BBM bersubsidi yang akan rampung pada Agustus 2022.
Namun, di dalam revisi tersebut tak dijelaskan tentang adanya kewajiban pendataan, atau kenaikan harga BBM jenis pertamax pada tahun 2022.
Di dalam pernyataan resminya, Arifin menyatakan ada pengecualian aturan pembatasan dan penaikan terhadap harga BBM jenis pertamax.
Menurut Arifin, pemerintah masih akan mempertahankan harga jual pertamax meskipun akan ada pembatasan untuk pembelian pertalite dan solar.
"Pertamax itu kan sebetulnya nggak masuk di dalam yang diatur. Tapi saat ini kita berusaha memahami daya beli masyarakat," tuturnya.
"Untuk sementara ini memang masih akan dipertahankan (harga pertamax). Tapi kita lihat saja perkembangannya," ucap Arifin dikutip Media Magelang dari Antara pada hari Kamis, 29 Juli 2022.
Baca Juga: Link dan Cara Daftar Subsidi Tepat di MyPertamina Agar Bisa Beli BBM Harga Murah, Cek di Sini!
Berbeda dengan pertamax, Arifin menjelaskan pembelian pertalite dan Solar subsidi dalam waktu dekat akan mulai dibatasi.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga mencatat hingga 23 Juli 2022 sebanyak 220 ribu kendaraan telah mendaftar dalam program subsidi tepat MyPertamina.
Kendaraan-kendaraan yang mendaftar ini nantinya diperbolehkan untuk membeli pertalite dan solar subsidi yang akan dibatasi penggunaannya oleh pemerintah.
Selain itu, program pendataan dan pendaftaran MyPertamina ini nantinya akan diperluas sasarannya karena adanya dukungan tinggi masyarakat dalam mewujudkan penyaluran BBM agar lebih tepat sasarannya.
Demikian informasi dan berita tentang kenaikan BBM jenis pertamax yang ditunda oleh Pemerintah.***
