Ganjar Bawa Jateng Masuk Provinsi Terbaik LHKPN, Simak Penjelasannya

7 September 2021, 20:24 WIB
Ganjar Pranowo menjadi narasumber webinar bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" yang diselenggarakan KPK secara virtual, Selasa 7 September 2021. KPK secara virtual di Jakarta, Selasa 7 September 2021 /Tangkapan layar webinar

Media Magelang - Ganjar Pranowo telah berhasil menjadikan provinsi Jawa Tengah masuk dalam nominasi provinsi terbaik soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Prestasi yang diraih Ganjar itulah yang menjadikan ia dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu pembicara dalam sebuah webinar pada Selasa, 7 September 2021.

Tidak hanya prestasi LHKPN yang diraih Ganjar, tapi juga menjadikan Jateng termasuk dalam kategori provinsi paling berintegritas dan bebas korupsi.

Baca Juga: Miris! Bupati Banjarnegara Diduga Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Ganjar Pranowo: Ini Jadi Pembelajaran

Webinar yang diselenggarakan oleh KPK itu tidak hanya menghadirkan Ganjar Pranowo sebagai pembicaranya, tapi juga tokoh-tokoh penting.

Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Peneliti Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus juga turut mengisi webinar tersebut.

Ganjar bercerita prosesnya sampai ia menjadikan Jateng termasuk dalam provinsi terbaik dalam pelaporan LHKPN.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Ingatkan Prokes Warga yang Beraktivitas Saat Lakukan Sidak di GOR Tri Lomba Juang

Menurut Ganjar menjadikan Jateng sebagai daerah yang melaporkan LHKPN secara tuntas dan cepat bukanlah hal yang mudah.

Karena banyak pejabat yang sebelumnya merasa takut mengisi sebab ditemukannya beberapa harta yang tidak diketahui sumber asalnya. Bahkan ada juga pejabat yang menjual barangnya.

"Itu cerita panjang, awalnya sulit tapi kan yang eselon 1-2 wajib. Maka kami minta didampingi KPK waktu itu dan sekarang sudah berjalan. Ceritanya menarik, bahkan sebelum mengisi LHKPN waktu itu, banyak pejabat yang menjual barangnya," ungkapnya saat webinar.

Lambat laun LHKPN berjalan baik, pejabat eselon 1-2 telah melaporkan harta kekayaannya dengan tertib.

Tidak berhenti disitu, Ganjar bahkan membuat terobosan baru dengan mewajibkan juga pejabat sampai pada eselon 4.

"Dan KPK mengizinkan. Sampai saat ini datanya ada 2.320 penyelenggara negara level pejabat negara di Provinsi Jateng yang mengisi LHKPN, dan itu bisa tuntas 100 persen," jelasnya.

Semua ASN di Jateng Ganjar wajibkan melaporkan harta kekayaannya, kebijakan ini ia sebut dengan LHKASN. Dan terobosan itu terbukti berhasil.

"Total ada 38.199 ASN di Jateng, dan semuanya LHKPN 100 persen. Jadi saat ini saya mengatakan bahwa LHKPN ini tidak terlalu sulit. Ini barang mudah yang hanya butuh mau atau tidak," ujarnya.

Terobosan-terobosan yang dibuat Ganjar itu kemudian disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur. Jika melanggar atau tidak tertib akan dikenai sanksi.***

Editor: Puspasari Setyaningrum

Sumber: Humas Pemprov Jateng

Tags

Terkini

Terpopuler