Network
Karena banyak pejabat yang sebelumnya merasa takut mengisi sebab ditemukannya beberapa harta yang tidak diketahui sumber asalnya. Bahkan ada juga pejabat yang menjual barangnya.
"Itu cerita panjang, awalnya sulit tapi kan yang eselon 1-2 wajib. Maka kami minta didampingi KPK waktu itu dan sekarang sudah berjalan. Ceritanya menarik, bahkan sebelum mengisi LHKPN waktu itu, banyak pejabat yang menjual barangnya," ungkapnya saat webinar.
Lambat laun LHKPN berjalan baik, pejabat eselon 1-2 telah melaporkan harta kekayaannya dengan tertib.
Tidak berhenti disitu, Ganjar bahkan membuat terobosan baru dengan mewajibkan juga pejabat sampai pada eselon 4.
"Dan KPK mengizinkan. Sampai saat ini datanya ada 2.320 penyelenggara negara level pejabat negara di Provinsi Jateng yang mengisi LHKPN, dan itu bisa tuntas 100 persen," jelasnya.
Semua ASN di Jateng Ganjar wajibkan melaporkan harta kekayaannya, kebijakan ini ia sebut dengan LHKASN. Dan terobosan itu terbukti berhasil.
"Total ada 38.199 ASN di Jateng, dan semuanya LHKPN 100 persen. Jadi saat ini saya mengatakan bahwa LHKPN ini tidak terlalu sulit. Ini barang mudah yang hanya butuh mau atau tidak," ujarnya.
Terobosan-terobosan yang dibuat Ganjar itu kemudian disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur. Jika melanggar atau tidak tertib akan dikenai sanksi.***
