Network
Media Magelang- KPK mengungkap fakta baru atas penggelapan dana bansos untuk masyarakat Jabodetabek.
Informasi baru yang ditemukan KPK dilapangan ialah bahwa masyarakat Jabodetabek hanya menerima dana bansos sebesas 200 ribu rupiah.
Ungkapan KPK atas ditemukannya penggelapan dana bansos untuk masyarakat Jabodetabek disampaikan pada 14 Desember 2020.
Baca Juga: Cegah Covid-19, Luhut Binsar Panjaitan Minta Pemerintah Daerah Batasi Jam Operasional Masyarakat
Fakta baru tersebut dijelaskan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK di Jakarta.
"Kalau informasi di luar sih, wah itu dari 300 ribu rupiah, paling yang sampai ke tangan masyarakat hanya 200 (ribu)," ujar Marwata.
Mengutip artikel dari laman Potensi Bisnis, Marwata juga menyebutkan bahwa penyidik masih menulusuri vendor atau berbagai perusahaan yang menjadi penyalur dana bansos di Jabodetabek.
Baca Juga: Berikut 5 Manfaat Madu Bagi Kesehatan, Tinggi Nutrisi dan Antioksidan
Sehingga proses penyelidikan akan terus berjalan hingga kasus korupsi ini dapat terungkap secara mendatail.
Seperti Dikutip MediaMagelang.com dari PotensiBisnis.com dengan judul Terungkap! Fakta Baru Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19, KPK Temukan Informasi Mengejutkan Ini, Marwata curiga jika beberapa perusahaan yang terlibat atas penggelapan tersebut dana bansos tersebut tidak layak.
"Siapa yang mendapat pekerjaan itu, dari mana atau bagaimana ia mendapatkan pekerjaan itu, dan apakah dia melaksanakan penyaluran sembako atau hanya modal bendera doang? itu semua harus didalami" tegas Marwata.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di London Meningkat, Sejumlah Laga Liga Inggris Kembali Digelar Tanpa Penonton
Dilansir dari PMJ News, Marwata juga hendak menyelidiki seberapa besar penyaluran bansos turun kepada masyarakat Jabodetabek.
"Kita ingin lihat sebetulnya berapa sih anggaran itu yang sampai ke masyarakat," jelas Marwata.
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara terungkap telah menerima suap.
Baca Juga: Edu Minta Suporter Arsenal Sabar, Tetap Dukung Mikel Arteta di Liga Inggris
Kasus korupsi tersebut diduga berasal dari penyaluran dana bansos untuk penaganan Covid-19 bagi masyarakat Jabodetabek.
