Network
Media Magelang- Kementrian Kominfo fokus kembangkan internet 4G di seluruh Indonesia 2021.
Dirjen Penyelenggara Pos Informatika Kementrian Kominfo Ahmad M Ramli mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kualitas 4G Indonesia pada 2021
Penguatan 4G 2021 akan menjadi pilar penting yang diutamakan untuk percepatan transformasi digital yang dibuat oleh Kementrian Kominfo.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Hadiri Komnas Ham Terkait Tewasnya enam Laskar FPI
"Kita akan kejar dan kita akan push terus mulait tahun 2021 ini, bulan depan dan seterusnya itu adalah layanan 4G. Karena dengan layanan 4G ini kita bisa berselancar di internet, kita bisa menggunakan layanan internet" ujar Ahmad M Ramli.
Namun pihak Kementrian Kominfo tidak akan mematikan 2G lantaran memperkuat 4G.
Karena menurutnya masih banyak peralatan yang menggunakan 2G, contohnya mesin-mesin pembayaran.
Baca Juga: Pengamat Politik rekomendasikan Tri Rismaharini untuk Jabatan Menteri Sosial, Apa Sebabnya?
Ramli menjelaskan bahwa dari 83.218 desa di seluruh Indonesia, daerah yang terjangkau oleh 4G ialah 70.670.
Maka, 12.548 desa belum dapat menjangkau layanan 4G atau yang disebut daerah blankspot internet.
Dari 12.548 desa tersebut, 9.113 desa diantaranya ialah berada di daerah 3T atau terluar, tertinggal, dan terdepan. Sedangkan 3.435 desa lainnya terdapat di daerah non-3T.
Baca Juga: Korban Laka Kalijambe Sragen Belum Ditemukan, Polisi Terus Lakukan Pencarian dan Susur Sungai
Ramli menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah melalui Universal Service Obligation serta APBN untuk daerah 3T.
Pada daerah non-3T, pemerintah akan mendorong operator untuk memfasilitasi desa yang disinyalir merupakan daerah komersial.
Karena jika daerah 3T tersebut dapat terfasilitasi akses internet 4G dengan baik, maka diharapkan dapat berdampak baik untuk daerah sekitarnya.
Baca Juga: Update PVMBG: Gunung Semeru Masih di Level II atau Waspada, Tetap Hindari Kawahnya Radius 1 Km
Dilansir dari Antara Kementrian Kominfo telah persiapkan roadmap transformasi digital pada setiap sektor.
Menurut Ramli hal tersebut dapat menjadi tonggak sejarah baru untuk mengatasi kebuntuan regulasi selama ini.***
