Network
“Kalau untuk tingkat provinsi suratnya itu resmi di tandatangani oleh ketua DPR Papua, tetapi sebelum surat itu di layangkan keluar negeri hal itu harus di koordinasikan dahulu kepada semua komponen di Papua. Termasuk Pemprov Papua dalam hal ini biro SDM, MRP dan seluruh internal DPR Papua,” ujar Herman.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Beri Siswa Laptop Karena Lancar Terangkan Tahapan Prokes Saat Ujicoba PTM
Baca Juga: Ini Cara Daftar Seleksi Sekolah Kedinasan Kemenkumham 2021 Melalui Laman sscasn.bkn.go.id
Herman Yoku menegaskan, segala keputusan dalam lembaga DPR Papus harus selalu dikoordinasikan dengan Ketua DPR Papua melalui mekanisme rapat paripurna.
Dalam rapat paripurna tersebut, semua fraksi dan komisi harus menyetujui sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi mahasiswa Papua.
“Segala keputusan harus melalui rapat paripurna, kalau kita di MRP adalah rapat pleno yang sesuai tata tertib di lembaga masing-masing. Jadi tidak asal mengeluarkan keputusan, apalagi keputusan yang di keluarkan oleh Sekwan,” terang Herman.
Herman Yoku juga mengatakan bahwa masih banyak mahasiswa Papua yang ada di beberapa kota studi di Indonesia yang belum merasakan dampak yang baik bagi pendidikan mereka.
“Masih banyak adik-adik mahasiswa di Manado, Makasar, Jawa, Bali, Jawa Tengah, dan di Papua sendiri yang belum merasakan uluran tangan pemerintah daerah. Jumlah mereka lebih banyak dari para mahasiswa Papua di Amerika,” tutur Herman Yoku.
Herman Yoku jug menduga, dalam keberangkatan beberapa anggota DPR Papua ke Amerika Serikat, ada oknum yang hanya ingin berjalan-jalan ke luar negeri.
