Network
Media Magelang - Menteri ATR/Kepala BPN pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta meluncurkan atribut seragam baru pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022.
Atribut seragam baru yang diluncurkan ini berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian.
Menurut Hadi penambahan tongkat dan baret yang diberikan kepada para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
Tambahnya, selain memberikan kepercayaan diri kepada Kakanwil dan Kakantah, atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan.
Baca Juga: Link Nonton Drama The Good Detective 2 Episode 1 Sub Indo via JTBC Malam Ini
"Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu," tutur Hadi.
Lanjut, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kerja Sama Lembaga Ganip Warsito menerangkan bahwa tujuan atau fungsi serta ketentuan dan cara pemakaian atribut baru yaitu memberikan apresiasi seluruh jajaran kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan baik dan termotivasi.
Peluncuran atribut baru secara simbolis disematkan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.
Baca Juga: Hujan Meteor Pada Malam 30 Juli, Simak Cara Melihat Peristiwa Langka yang Terjadi Hari Ini
"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," kata Hadi Tjahjanto.
Di satu sisi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyoroti atribut baru yang digunakan jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Seragam dan atribut itu tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN terlebih dalam pemberantasan mafia tanah. Pejabat di Kementerian ATR/BPN bukan penegak hukum maupun penyidik," kata Junimart di Jakarta, Kamis.
Dia menerangkan bahwa yang diperlukan pegawai Kementerian ATR/BPN bukan baret dan tongkat komando, tetapi pikiran dan hati para pejabat serta pegawai ATR/ BPN bisa terpanggil untuk amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai Kementerian ATR/BPN yang melayani masyarakat dengan baik sehingga dapat menghindari lubang hitam mafia pertanahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang penasaran korelasi penggunaan atribut pada peningkatan kualitas kerja Kementerian ATR/BPN ke depannya.
"Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando signifikansi hasil kerjanya," ujarnya.
Berbeda dengan Junimart Girsang Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Direktur Indonesia Government and Parliament Watch M Huda Prayoga menilai penggunaan baret dan tongkat pada seragam baru jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan transformasi mental Kementerian ATR/BPN untuk melawan mafia tanah.
"Perubahan penanda organisasi itu biasa sebagai batas sebuah periode. Kita ambil positifnya, Pak Hadi ingin membawa ATR-BPN yang baru, dengan menggunakan penanda baru," kata Huda melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, publik seharusnya paham dengan pesan dari Menteri Hadi kepada seluruh jajarannya yang bermuara pada terjadinya transformasi mental ASN Kementerian ATR/BPN.
Huda mengibaratkan penggunaan baret seperti seorang alim ulama yang memakai kopiah untuk memberikan kesan agamis.
"Ini seperti kalau kita memakai kopiah, tentunya akan merasa lebih menjaga kesalehan, wajar pakai perhiasan merasa lebih prima dalam penampilan, kalau pake warna hitam terlihat lebih kurus. Maka wajar juga kalau pakai baret terlihat lebih berwibawa," kata Huda.
Diharapkan penambahan atribut baru yang melengkapi pakaian dinas para pegawai Kementerian ATR/BPN bukan hanya sebagai simbol belaka tetapi dapat menjalankan amanah yang diemban kepada mereka sebagai penjaga hak-hak pertanahan dan koordinasi tata ruang di Indonesia sehingga dalam waktu dua tahun masa kepemimpinan Hadi Tjahjanto dapat memberantas mafia pertanahan.***
