Network
"Seperti di Banyumas, kita sudah lakukan dan kita terapkan kepada masyarakat akan sanksi pidana yang dilanggar dalam PPKM Mikro. Sehingga, Kabupaten yang belum memiliki perda PPKM ini, kepolisian melakukan tindakan dan sanksi yang terukur, kita berharap semua kabupaten sudah membuat perda tersebut," ujarnya.
Seperti yang sudah diberitakan bahwa pemerintah resmi memberlakukan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 untuk menekan penyebaran virus Corona.
Untuk wilayah Jawa Tengah, ada 35 kabupaten/kota, 13 daerah masuk asesmen level 4 dan sisanya masuk asesmen level 3.
Ada 22 daerah masuk dalam asesmen level 3 yaitu Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kendal, Kabupaten Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, Banjarnegara, dan Kota Pekalongan.
Sementara 13 lainnya masuk dalam asesment level 4 yaitu Kabupaten Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Klaten, Kebumen, Grobogan, Banyumas, Kota Tegal, Surakarta, Kota Semarang, Salatiga, dan Magelang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik dengan PPKM Darurat ini, dimana memang akan ada pembatasan kegiatan untuk menekan penyebaran virus Corona.
"Jangan panik, kita hanya butuh mengetatkan saja. Tindakan-tindakan ini karena situasinya sedang tidak baik-baik saja. Memang butuh tindakan yang lebih ketat dan serius," ujar orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut dalam rilisnya 1 Juli 2021.
Jika ada kendala dalam penerapan PPKM Darurat, masyarakat Jawa Tengah bisa melapor ke call center tingkat propinsi atau kabupaten/kota. ***
