Network
Media Magelang - Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait masalah yang terjadi di SMK Negeri 1 Karangjambu Purbalingga.
Masalah tersebut saat ini sudah ditangani dan ditemukan duduk persoalannya setelah Ganjar Pranowo turun tangan.
Ganjar Pranowo bahkan berpesan agar masalah di SMK Negeri 1 Karangjambu tersebut tidak ditumpangi cerita lain.
Salah satu warganet ada yang mengancam Ganjar Pranowo untuk mengangkat kasus tersebut hingga viral.
Baca Juga: Guna Reforma Agraria, Ganjar Pranowo Minta Bupati/Walikota Kirim Daftar Persoalan Agraria Daerah
“Kemarin ada yang pengin itu menjadi viral, ‘kalau nggak saya viralkan lho pak’, malah ada yang ancam saya gitu. Lho kamu viralkan aja, nggakpapa wong yang tanggungjawab saya kok. Tapi kemudian kita cek teknisnya, sepertinya kepala sekolahnya kurang konsultasi dengan dinas,” ujar Ganjar usai menghadiri acara konferensi pers Tour De Borobudur XII di Lapangan Basket Jatidiri, Rabu 28 September 2022 .
Ganjar menegaskan, masalah SMKN 1 Karangjambu kini menjadi perhatiannya.
Diketahui kepala sekolah SMK Negeri 1 Karangjambu nekat menambah jumlah rombongan belajar atau kelas hingga melebihi kapasitas yang tersedia.
“Setelah kita cek kemarin, kayaknya karena keinginan di publik itu banyak yang ingin sekolah ke sana (tapi) kapasitasnya kurang, ya kepala sekolahnya agak nekat sehingga menambah kapasitas. Kan nggak boleh,” tegasnya.
Baca Juga: Tradisi Ruwatan Bumi Digelar di Borobudur, Ganjar: Ini Tunjukkan Komintmen G20 Kembali ke Lingkungan
“Seharusnya dia menunggu sesuai dengan kapasitas yang ada, tapi kemarin kita coba selesaikan,” ujar Ganjar.
SMKN 1 Karangjambu sejak tahun 2008 belum memiliki lahan dan gedung sendiri. Selama 14 tahun terakhir, sekolah itu hanya menginduk di gedung SMP Satu Atap Karangjambu.
Karena KBM tatap muka telah berjalan dan gedung SMP tengah direhab, SMKN 1 Karangjambu hanya mendapat dua kelas yang tidak cukup untuk pembelajaran.
Oleh karena itu ternyata para siswa sampai menggunakan kios pasar sebagai lokasi belajar mengajar.
Setelah mengetahui kasus tersebut, Ganjar mengimbau kepada para kepala sekolah untuk tidak mengambil keputusan serupa tanpa berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.
“Ya yang penting jangan ada yang menumpangi dengan cerita yang lain. Kami perhatikan agar kemudian bisa selesai,” tegasnya.
Ganjar mengatakan kejadian seperti ini juga terjadi di daerah lain. Khususnya setelah penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Sejak saat itulah banyak ditemukan daerah tak memiliki sekolah negeri.
Seperti yang terjadi di tanah kelahiran Ganjar. Yakni di Tawangmangu, Karanganyar yang baru memiliki SMA Negeri di tahun 2022 ini.
Teranyar di Cilongok, Banyumas juga mengalami kasus serupa. Untuk itu Ganjar mendorong kepada DPRD Jateng turut memberi perhatian pada pendidikan.
“Di rapat paripurna kemarin saya sampaikan karena dengan sistem zonasi itu sekarang ketahuan banyak daerah yang tidak bisa mengakses sekolahan dengan gampang, maka daerah itu ya butuh dibangun sekolahan. Maka kemarin kita menyampaikan kepada DPRD agar ini juga menjadi perhatian,” ujarnya.
Ganjar juga telah meminta agar dilakukan pendataan daerah tanpa sekolah negeri tingkat SMA/SMK. Harapannya, ke depan penanganan bisa dilakukan secara komprehensif.
“Semuanya sekarang saya minta untuk dihitung biar kita tidak parsial penanganannya,” tandasnya.
Muhammad Mumfasil selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Karangjambu mengatakan jika saat ini terdapat 183 siswa terdiri dari Kelas X tiga kelas, kelas XI dua kelas, dan kelas XII satu kelas.***
