Media Magelang – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau sering disapa Risma, kembali menyalurkan tiga jenis bansos BLT dari Kemensos. Bansos BLT ini akan disalurkan mulai 4 Januari 2021.
Namun, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan bansos BLT ini.
Sebelumnya, Mensos Risma mengatakan bahwa sektor perlindungan sosial akan mendapatkan anggaran senilai Rp408,8 triliun sesuai dengan alokasi anggaran APBN 2021.
Baca Juga: Sinopsis My Lecturer My Husband Episode 8, Akankah Inggit Kembali pada Tristan Meninggalkan Arya?
Tiga jenis bansos BLT yang akan dibagikan Kemensos di 2021 adalah Bansos PKH, Kartu Sembako atau bansos BNPT Rp200 ribu, dan bansos tunai BST Rp300 ribu.
Berikut rincian ketiga bansos BLT 2021 tersebut sebagaimana dikutip Media Magelang dari Pikiran Rakyat Depok dalam artikel berjudul “Kemensos Salurkan 3 Jenis Bansos BLT 2021, Hanya Kriteria Ini yang Berhak Menerima”:
- Bansos PKH
BLT PKH menjangkau 10 juta KPM dengan total anggaran Rp28,71 triliun.
Baca Juga: Beredar Asumsi Sriwijaya Air SJ-182 Jatuh Karena Dibajak, Vincent Raditya : Itu Bisa Dilawan!
BLT PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali, dalam 4 tahap yaitu Januari, April, Juli dan Oktober melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN). Pada bulan Januari, PKH akan disalurkan dengan anggaran sebesar Rp7,17 triliun.
Sebagai sebuah program bansos bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.
- Kartu Sembako atau Bansos BNPT Rp200 Ribu
Baca Juga: DKPP Pecat Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU RI Terkait Kasus Evi Novida
Target penerima bansos ini adalah 18,8 juta KPM dengan anggaran Rp45,12 triliun untuk Kartu Sembako atau Bansos BNPT Rp200 Ribu.
Bansos yang awalnya berbentuk sembako untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek itu diubah menjadi BLT, dan Bansos BNPT ini akan diberikan per bulan untuk masa Januari sampai dengan Desember 2021.
- Bansos Tunai BST Rp300 Ribu
Target penerima untuk Bansos Tunai sebanyak 10 juta KPM dengan anggaran Rp12 triliun.
Baca Juga: Arief Budiman Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPU RI Oleh DKPP Terkait Kasus Kode Etik
Pada bulan Januari, Bansos Tunai akan disalurkan anggaran sebesar Rp3 triliun sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan Januari adalah sebesar Rp13,93 triliun.
Selanjutnya, Bansos Tunai senilai Rp300 ribu per bulan per keluarga yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako untuk dimanfaatkan pembelian kebutuhan pokok dan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi Covid-19 yang seluruhnya akan disalurkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Sementara itu, untuk bisa mendapatkan bansos BST Rp300 ribu ini, NIK KTP calon penerima harus terdaftar di dtks.kemensos.go.id.
Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Indonesia Bebas Covid-19
Jika NIK e-KTP calon penerima terdaftar di link dtks.kemensos.go.id, tandanya akan menjadi penerima BST Rp300 ribu dari Kemensos.
Lebih lanjut, Mensos Risma menerangkan, penyaluran semua jenis Bansos BLT 2021 akan bekerjasama dengan PT POS Indonesia untuk meminimalisir penyelewengan dana bantuan.
"Peluncuran bantuan tersebut, untuk PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank milik negara yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN sedangkan bagi penerima yang sakit, lansia dan penyandang disabilitas berat, bank-bank tersebut akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing," papar Risma.
Baca Juga: Ganjar Pranowo: BST Harus Cepat Dibagikan Meski Ada PPKM Jawa-Bali, Itu Hak Masyarakat
Sementara penyaluran bansos akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga.
"Selanjutnya guna pemanfaatan yang bijak dan tepat untuk bantuan tersebut, kami memberi arahan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi 'leaflet', sosialisasi, maupun edukasi yang disampaikan oleh petugas bank atau PT Pos," tutur Risma.***(Sitiana Nurhasanah/ Pikiran Rakyat Depok)