Network
Media Magelang – Menteri Sosial baru Tri Rismaharini akan hapus kebijakan bantuan sosial langsung atau BLT kepada masyarakat.
Menteri Sosial Tri Rismaharini akan mengganti bantuan sosial langsung atau BLT tersebut dengan pemberian bantuan secara elektronik. Hal ini dilakukannya untuk menghindari adanya penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial.
Menteri Sosial Tri Rismaharini soal pemberian bantuan sosial langsung ini mengatakan, bahwa di kepemimpinannya nanti semua akan menggunakan teknologi informasi. Dengan demikian, penyaluran bansos dan segala kebijakan lainnya akan lebih transparan.
Baca Juga: Resep Makanan Ala Anak Kost Sejati Abon Ayam, Berikut ini Cara Membuatnya
Mantan Wali Kota Surabaya tersebut menyampaikan, enerima bantuan sosial dari Kementerian Kesehatan pun tidak perlu membutuhkan orang ketiga.
Mensos Tri Rismaharini menyampaikan hal ini usai melakukan serah jabatan di Istana Negara, Rabu 23 Desember 2020 kemarin sebagaimana dikutip Media Magelang dari Pikiran Rakyat dalam artikel berjudul Jadi Menteri Sosial, Risma Bakal Hapus Semua Bantuan Tunai, Ini Gantinya.
“Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan teknologi dan informasi sehingga bisa dilihat siapapun,” ungkapnya.
Baca Juga: Abon Ayam: Bahan dan Langkah-Langkah Cara Masak
Integrasi Data Kemensos
Tak hanya itu, Mensos Tri Rismaharini pun akan mempelajari lebih lanjut masalah yang ada di Kementerian Sosial. Ke depannya, ia akan memaksimalkan teknologi informasi agar semuanya bisa terpadu.
Untuk membenahi masalah pendataan ini, Tri Rismaharini menilai tak perlu waktu yang lama kalau tidak ada input data yang baru.
“Kalau pengalaman saya membetulkan data asal tidak ada inputan baru itu cepat sekali,” ujarnya.
Baca Juga: Ini Tren Riasan atau Make Up Sejak 2015 hingga 2020, Apakah Kamu Mengikutinya?
Tri Rismaharini juga akan menggandeng Perguruan Tinggi sebagai pihak ketiga untuk dijadikan evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama menjadi Menteri Sosial.
“Sebetulnya belum tahu krusialnya tapi dengan sistem teknologi dan informasi asal inputnya masuk itu cepat sekali. Contoh berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk,” ujarnya.
“Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan,” lanjutnya.
Baca Juga: Cegah Infeksi Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru Kapolri Terbitkan Maklumat Kepatuhan Prokes
Ia pun mengatakan, proses akan lebih cepat jika daerah juga bisa cepat dalam melakukan perbaruan data. Mantan Walikota Surabaya itu pun percaya diri bahwa semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
“Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program dengan elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat,” ungkap Mensos baru tersebut.***(Amir Faisol/ Pikiran Rakyat)
