Network
Media Magelang - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum memberi tanggapan soal pelarangan FPI beraktivitas di wilayah hukum Indonesia setelah 6 pejabat tinggi menurunkan SKB untuk membubarkan FPI.
Dalam SKB yang diturunkan 6 pejabat tinggi, disebutkan bahwa FPI secara de jure atau hukum sudah tidak ada sejak 21 Juni 2019, setelah SKT organisasi mereka tidak diperpanjang.
Akan tetapi, meski sudah tidak memiliki izin organisasi tetap lakukan kegiatan bahkan meresahkan masyarakat seperti melakukan sweeping dan tindak kekerasan.
Baca Juga: FPI Minta Adakan Konferensi Pers Terkait Pembubaran, Polres Jakarta Pusat Melarang
Kendati keputusan 6 pejabat tinggi tersebut dianggap beberapa pihak melanggar hak asasi, namun Komnas HAM masih enggan memberi tanggapan.
Pasalnya, mereka belum menerima SKB yang diturunkan oleh 6 menteri yang menyatakan pembubaran FPI dan menetapkannya sebagai organisasi terlarang.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sebut pihaknya baru akan buat keputusan setelah memelajari berkas surat, apakah membela FPI atau membenarkan tindakan pemerintah.
Baca Juga: FPI Ingin Jumpa Pers Soal Organisasinya Dilarang Negara, Kapolres Jakarta Pusat: Tak Diperkenankan
Bukan hanya karena belum menerima salinan SKB, Komnas HAM juga sedang fokus pada kasus lain yang juga terkait dengan FPI, yang penembakan 6 laskar pengawal Habib Rizieq.
"Komnas HAM perlu membaca dulu, memelajari dulu hal ini dan tentu saja harus cermat. Apalagi, saat ini kami masih melakukan penyelidikan yang ada kaitannya dengan FPI," ujar Ahmad Taufan Damanik.
Dia menyebut pihaknya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memberikan pernyataan karena timnya masih terlibat dalam penyelidikan kasus penembakan di tol Cikampek beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Ratusan Personil TNI Polri Bersihkan Atribut FPI dan Habib Rizieq di Petamburan
Namun, Ahmad Taufan Damanik berjanji pihaknya akan segera membuat tanggapan secepatnya dalam beberapa hari ke depan.
Sementara itu, 6 pejabat tinggi dan sejumlah lembaga telah menandatangani SKB larangan kegiatan, menggunakan simbol dan atribut, serta penghentian segala macam kegiatan FPI.
Pasalnya FPI dianggap tidak memiliki ketetapan hukum sejak 2019, sehingga ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan ilegal.***
