Network
Media Magelang - AHY menyebutkan ada upaya kudeta yang dilakukan oleh beberapa orang di lingkaran Presiden Jokowi terhadap partai Demokrat yang dipimpinnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi persnya mengumumkan bahwa ada upaya perebutan kekuasaan atau kudeta pada partai yang dipimpinnya.
Dugaan adanya isu kudeta Partai Demokrat terhadap AHY disampaikan langsung dalam rapat bersama pimpinan DPD dan DPC Partai Demokrat di Taman Politik, Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.
Baca Juga: Pengemudi Jangan Asal Berkendara, Ini Besaran Denda Tilang Lalu Lintas Terlengkap
“Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY.
Dalam konferensi pers secara virtual tersebut, AHY mengaku sudah mendengar terkait gerakan politik yang ingin melengserkan dirinya.
AHY menyebutkan adanya keterlibatan pejabat tinggi di lingkaran Istana dan dekat dengan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sah! Merger Tiga Bank Syariah, Presiden Jokowi: Harus Mampu Menjadi Bank Syariah yang Universal
AHY tidak spesifik menyebutkan siapa nama pejabat tersebut, namun menurutnya, gerakan politik ini mendapat dukungan dari beberapa orang yang pernah di Partai Demokrat.
Adapun diantaranya dari internal 1 kader Partai Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan tidak hormat karena terkena kasus korupsi, 1 mantan kader yang sudah 3 tahun keluar, dan pihak eksternal seorang pejabat tinggi Istana.
Nama pejabat tinggi di lingkatan Istana dan orang terdekat Presiden Jokowi itu akhirnya muncul kepermukaan. Ia adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Partai Demokrat menyebut bahwa Moeldoko telah mencatut nama Presiden Jokowi untuk kudeta Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Potret Tampan Abdul Kadir 'D Kadoor', Selebgram yang Terjerat Kasus Narkoba
“Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” kata Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya Senin, 1 Februari 2021.
Moeldoko Diduga Terlibat Kudeta Partai Demokrat, Langsung Bantah
Nama Moeldoko pun muncul di isu kudeta Partai Demokrat ini. Dugaan keterlibatan Moeldoko ini terkuak dari pemeriksaan sejumlah pimpinan pusat dan daerah.
Kader-kader tersebut bahkan sudah dipertemukan dengan Moeldoko.
“Berdasarkan pengakuan kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” kata Herzaky.
Baca Juga: PLN Lanjutkan Penyaluran Stimulus Listrik untuk Terdampak Covid-19 Hingga Maret 2021
Dalam konferensi pers melalui Zoom, Moeldoko menceritakan pertemuannya dengan beberapa orang yang datang ke kediamannya. Moeldoko menjelaskan bahwa isu kudeta ini jangan dikaitkan dengan Istana dan Presiden Jokowi.
“Jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan. Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi,” katanya dalam konferensi pers melalui Zoom, pada Senin, 1 Februari 2021.
Moeldoko merasa tidak keberatan jika isu tersebut menjadi bahan gunjingan di kalangan politisi Partai Demokrat.
Baca Juga: Cerita Dibalik Tradisi, Simbol, dan Makanan dalam Tahun Baru Imlek
“Saran saya, ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya kalau anak buahnya nggak boleh pergi ke mana-mana, ya, diborgol aja, begitu. Berikutnya jika ada istilah kudeta itu ya kudeta itu dari dalam. Kudeta kok dari luar,” katanya.
Tujuan kudeta disebut berencana akan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan meminta dukungan suara dari 360 orang pimpinan Partai Demokrat di seluruh daerah. Dalam KLB tersebut ada imbalan yang sudah disediakan kepada kader dan pimpinan yang ingin ikut bergabung.
“Pengambil alihan Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” kata AHY.
Baca Juga: Pimpin Konferensi Pers, AHY Paparkan Isu Nasional dan Sebut Ada Kudeta di Partai Demokrat
AHY sendiri sudah menyurati Presiden Jokowi terkait isu yang melibatkan pejabat tinggi aktif Istana. Kini, Parta Demokrat tinggal menunggu responnya seperti apa dari Presiden Jokowi.***
