Network
Media Magelang - Babak baru dana Formula E semakin memanas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk segera memberikan klarifikasi data dan fakta terkait penyelenggaraan tersebut terutama masalah dana commitment fee.
Informasi dana Formula E yang muncul ke publik saat ini membuat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendesak Anies Baswedan berikan klarifikasi.
Menurut Dita, klarifikasi dari Anies Baswedan merupakan tindakan yang bijak untuk mengatasi berita yang simpang siur di masyarakat.
Baca Juga: Singgung Anies, Ferdinand Hutahaean: Kok Tidak Ada Jakarta di Kalender Formula E
Dikutip Mediamagelang dari AntaraNews, Zita Anjani meminta Anies Baswedan, untuk memberikan klasrifikasi secara langsung.
"Sembari kita tabayun, saya pikir lebih bijak kalau gubernur yang langsung klarifikasi saja," ujar Dita Anjani.
"Jawab pertanyaan publik dengan data dan fakta. Jangan sampai rakyat hanya menerka-nerka, akhirnya timbul hoaks," tambahnya.
Baca Juga: Andrea Dovizioso: Saya Tetap Terbuka Untuk Kembali ke MotoGP, tapi Bukan dengan Segala Cara
Selain itu, Dita juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sekarang tidak bisa hanya mengumumkan penundaan penyelenggaraan acara dan hanya memberikan informasi bahwa dana biaya komitmen (commitment fee) sebesar Rp560 miliar tidak hangus.
Menurut Dita masyarakat membutuhkan kepastian angka dan statusnya terkait dana Formula E, sehingga meminta Anies Baswedan segera memberikan klarifikasi.
Selain itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak juga menjelaskan bahwa sebelumnya anggaran biaya komitmen (commitment fee) mengalami kisruh.
Baca Juga: Valentino Rossi di MotoGP, Akankah Segera Berganti Peran Dari Pembalap Menjadi Manajer Tim?
Menurut Gilbert sebaiknya dana Formula E digunakan untuk hal-hal yang lebih penting seperti penanganan banjir, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.
Gilbert juga menyebut dana yang telah dikeluarkan mencapai lebih dari Rp1,1 triliun.
Rincian Gilbert terkait penggunaan dana tersebut antara lain biaya komitmen Rp560 miliar, perubahan lapangan Monas Rp143 miliar. Selain itu, terdapat rincian tambahan berupa biaya studi kelayakan sebesar Rp5 miliar, sosialisasi sebesar Rp600 juta dan layanan umum sebesar Rp10 miliar.
Rincian tersebut merupakan bagian dari penyertaan modal daerah (PMD) tahun 2020 ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp305 miliar.
Baca Juga: Sosok Penting Dibalik Pengembangan Motor MotoGP 2021: Ke Mana Kepala Kru Berlabuh?
Selain itu, Gilbert menyebutkan adanya biaya lain berupa bank garansi sebesar Rp430 miliar dan anggaran Formula E pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biaya negosiasi awal ke New York.
"Beberapa anggaran E-Formula juga terdapat di beberapa SKPD lain seperti Dispora, Dishub (rencana pembelian sepeda) dan Disparbud dengan jumlah yang berarti," ujar Gilbert Simanjuntak.
Anis Baswedan diharapkan segera memberikan klarifikasi agar berita yang simpang siur di media massa ini bukan hoaks semata ***
