Media Magelang - Usai Joe Biden dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, tanggal 20 Januari waktu setempat Palastina berharap dia bisa menghentikan konflik di Timur Tengah yang saat ini masih berlanjut.
Terutama Joe Biden diharapkan mengurangi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, yang sudah terjadi puluhan tahun lamanya hingga membuat rakyat Palestina menderita.
Kebijakan Presiden Ddonald Trump sebelumnya yang tidak terlalu berpihak kepada negara Islam pun membuat Israel lebih leluasa melakukan pelanggaran, sehingga naiknya Joe Biden menjadi harapan baru rakyat Palestina.
Baca Juga: Hari Terakhir di Gedung Putih Donald Trump Pilih Bersembunyi dari Publik
Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh mengungkapkan harapannya terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat yang baru Joe Biden akan bekerja untuk menghentikan aktivitas pembangunan permukiman Israel.
Pasalnya, pembangunan tersebut dilakukan di atas tanah yang masih menjadi sengketa antara kedua negara.
Berbicara pada pertemuan kabinet mingguan, PM Muhammad Shtayyeh mengomentari keputusan Israel untuk membangun 780 unit permukiman ilegal baru di Tepi Barat.
Baca Juga: Pelantikan Presiden AS Terpilih Joe Biden Dijaga Puluhan Ribu Pasukan Garda Nasional
"Kami berharap pemerintahan berikutnya dan presiden Amerika yang terpilih akan melakukan segala upaya untuk mengekang serangan permukiman ini," kata Shtayyeh seperti dikutip oleh dari Anadolu Agency.
"Israel tidak hanya berpacu dengan waktu, tetapi juga menyambut presiden Amerika yang baru dengan paket proyek pemukiman ini," ujarnya.
Shtayyeh juga menyerukan diakhirinya serangan pemukim dan penghentian 'serangan pemukiman kolonialis' oleh Israel, serta menyerukan dunia untuk memikul tanggung jawabnya untuk mencapai solusi dua negara.
Sebelumnya, artikel ini sudah terbit di Pikiran Rakyat dengan judul "AS Resmi Ganti Presiden, Palestina Desak Joe Biden Hentikan Pembangunan Permukiman Israel"
Keputusan Israel untuk membangun unit permukiman di atas tanah sengketa adalah yang kedua bulan ini.
Pada 11 Januari, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan 800 unit permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Pembangunan pemukiman Yahudi meningkat empat kali lipat selama masa jabatan Presiden Donald Trump yang akan meninggalkan Gedung Putih pada hari ini Rabu, 20 Januari 2021.
Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dianggap sebagai 'wilayah pendudukan' di bawah hukum internasional, menganggap semua permukiman Yahudi di sana ilegal.***(Pikiran Rakyat/Billy Mulya Putra)