Media Magelang - Para pekerja yang terkena PHK bisa bernafas lega karena BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan bantuan tunai tiap bulan.
Bantuan tunai dari BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bagian dari program JKP yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK.
Secara lengkap, program JKP akan dilakukan secara sinergis oleh BP Jamsostek dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Manfaat yang didapatkan peserta antara lain bantuan berupa uang tunai saat kehilangan pekerjaan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Penyaluran bantuan tunai dilakukan oleh BP Jamsostek, sementara Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja dalam program JKP ini.
Baca Juga: BSU Oktober 2021 Belum Diterima? Ini Cara Verifikasi Data Karyawan Penerima BSU
Program JKP sendiri baru dimulai di tahun 2022 dan disosialisasikan kepada para pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi korban PHK.
Menjadi program yang akan bermanfaat bagi pekerja yang terkena PHK, berikut adalah penjelasannya.
Program JKP dari BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat salah satunya berupa bantuan tunai bagi pekerja korban PHK yang memiliki keanggotaan aktif.
Adapun penyaluran JKP dari BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja korban PHK akan disalurkan setiap bulan.
Dikutip dari Instagram @bpjs.ketenagakerjaan disampaikan adanya program bantuan tunai JKP bagi pekerja korban PHK.
"Untuk kamu yang baru kehilangan pekerjaan, kini manfaat program JKP akan memberikan uang tunai setiap bulan, " tulis BPJS Ketenagakerjaan dalam akun tersebut pada 20 Oktober 2021.
Baca Juga: Gagal Dapat BSU Subsidi Gaji 2021? Simak 5 Kesalahan Fatal Pengguna Rekening Ini
Adapun besarnya pencairan dan waktu pencairan juga dijelaskan secara ringkas.
Program JKP yang baru dimulai di tahun 2022 akan diberikan kepada pekerja yang terkena PHK selama 6 bulan.
Adapun besarnya pencairan program JKP ditentukan berdasar persentase upah atau gaji terkahir yang dilaporkan selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Besaran bantuan tunai JKP BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
A.45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama.
B.25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya.
Ditentukan pula batas maksimal upah untuk pekerja yang berhak menerima bantuan tunai JKP dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Maksimal batas atas upah yang diperhitungkan sebesar Rp5 juta, " tulis BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagai tambahan, peserta JKP merupakan peserta BP Jamsostek yang terdaftar pada program JKN, JKK, JKM, JP, dan JHT pada perusahaan menengah dan besar serta peserta program JKN, JKK, JHT, dan JKM pada usaha mikro dan kecil.
Jadi untuk peserta diluar kriteria diatas kemungkinan tidak akan mendapat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan meski menjadi pekerja korban PHK.***