Network
Untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan akuntabel, Kemnaker telah meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta KPK.
“Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas Negara,” tegasnya.
Hal itu pun membuat Presiden Jokowi yakin program banpres BLT Rp2,4 juta dapat dilanjutkan pada 2021 dengan disalurkan oleh menaker dengan BPJS Ketenagakerjaan***(Meilia Mulyaningrum/Semarangku.com)
