Network
Media Magelang – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy secara resmi menyatakan Mudik Lebaran tahun 2021 dilarang.
Larangan Mudik Lebaran 2021 ini berlaku pada 6-17 Mei, dan pemerintah juga telah menghapus libur panjang untuk keperluan Mudik Lebaran 2021.
Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa larangan mudik 2021 ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang saat ini masih tinggi.
Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan di luar situasi yang mendesak, sebelum maupun sesudah Idul Fitri 1442 H.
Baca Juga: Asik! Meski Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Pemerintah Beri Kompensasi Bansos
Baca Juga: Aturan Angkutan Barang Diperlonggar meskipun Mudik Lebaran 2021 Ditiadakan
“Himbauan supaya tidak bepergian, tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi atau lembaga dimana dia bertugas atau bekerja,” katanya.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan jika Menteri Dalam Negeri juga akan bertanggung jawab dalam mengenai pengawasan wilayah lintas perbatasan.
“Itu kan secara teknis, didiskusikan kewenangannya masing-masing, semuanya akan dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19 tentang aturan itu,” katanya.
Menanggapi adanya kebijakan larangan mudik 2021, Dokter Tirta melalui akun media sosialnya mengatakan jika kebijakan soal larangan mudik seharusnya dievaluasi kembali.
Baca Juga: Alur Tahapan Pendaftaran CPNS 2021: Dari Seleksi Administrasi Sampai Pemberkasan
Baca Juga: Ratusan Warga Binaan LP Nusakambangan Positif Covid-19, Ganjar Pranowo: Siap Bantu Kemenkumham
Menurut dokter Tirta, larangan mudik 2021 sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, merupakan niat baik pemerintah. Namun, bagaimana implementasi di lapangan tidaklah mudah.
Pasalnya, dia mengaku selama berkeliling melalui jalur darat, melihat sendiri aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Mudik Lebaran tahun 2021 tidak bisa dicegah.
“Sebenarnya niat baik mencegah penularan Covid, cuman implementasi larangan mudik itu gimana ya. Satu masa kita nempel GPS di setiap mobil atau di gerbang atau gerbang tol ditutup kayaknya sulit deh, malah akan menghambur-hamburkan uang untuk razia,” ujarnya seperti dikutip Media Magelang dari akun instagram Dokter Tirta.
“Kedua kalaupun nekat melakukan, sanksinya apa? masa semua orang disanksi karena mudik? Ketiga ada Hari liburnya, keempat di Jakarta tegas, lah di luar Jakarta?,” katanya.
Bagaimana jika mudik menggunakan sepeda motor, atau hanya mudik berbeda kecamatan?
Untuk itu, dia menganjurkan supaya kebijakan ini dievaluasi kembali, terutama terkait pelaksanaan di lapangan nanti.
View this post on Instagram
“Jadi saran saya, kalau soal mudik 2021 dievaluasi lah, lebih baik mengetatkan kebijakan pencegahan penularan dengan koordinasi Kepala Daerah,” pungkas Dokter Tirta.
Bagi Dokter Tirta kebijakan pemerintah soal pelarangan mudik seharusnya dievaluasi kembali***
