Network
Media Magelang - Pada KTT ASEAN ke 43 yang dijadwalkan berlangsung pada 5-7 September 2023, Plt Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dengan tegas mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta di wilayah Jakarta untuk menjalankan kerja dari rumah (WFH).
Keputusan ini diambil dalam upaya untuk mendukung kelancaran acara tersebut dan mengurangi kemacetan serta gangguan akibat jalur kegiatan delegasi KTT ASEAN.
Instruksi resmi mengenai kebijakan WFH bagi ASN Pemprov DKI Jakarta akan diatur melalui instruksi gubernur, yang diharapkan akan memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan yang jelas.
Tidak hanya itu, lembaga swasta juga sangat dianjurkan untuk mengadopsi kebijakan serupa, yaitu bekerja dari rumah selama 3 hari saat berlangsungnya acara KTT ASEAN.
Baca Juga: Sandiaga Uno Sebut ISF 2023 Akan Majukan Parekraf dengan Target Nilai Transaksi hingga 20,5 Triliun
Menurut Heru, kebijakan WFH ini khususnya berlaku bagi sekolah dan kantor pemerintah yang berlokasi dekat dengan jalur kegiatan delegasi KTT ASEAN.
Menurut Heru, kebijakan WFH ini khususnya berlaku bagi sekolah dan kantor pemerintah yang berlokasi dekat dengan jalur kegiatan delegasi KTT ASEAN.
Dengan mengurangi kegiatan di lokasi-lokasi ini, diharapkan akan ada peningkatan kelancaran mobilitas dan komunikasi antara para delegasi dari negara-negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru yang akan hadir dalam KTT ASEAN tahun ini.
Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa acara KTT ASEAN ke 43 berjalan dengan sukses dan lancar, sambil tetap meminimalkan dampak negatif pada keseharian warga DKI Jakarta.
Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa acara KTT ASEAN ke 43 berjalan dengan sukses dan lancar, sambil tetap meminimalkan dampak negatif pada keseharian warga DKI Jakarta.
Dengan adanya dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta dan partisipasi aktif dari ASN, mahasiswa, dan lembaga swasta dalam menjalankan WFH, diharapkan bahwa acara ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi hubungan diplomasi dan kerjasama regional.***
