Network
Media Magelang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan larangan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terafiliasi dengan organisasi terlarang.
Larangan tersebut ditekankan oleh Ganjar Pranowo saat melantik 840 pejabat fungsional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja pada Kamis, 11 Februari 2021.
Ganjar Pranowo mewanti-wanti ASN, baik yang baru saja dilantik maupun sudah sebelumnya, tentang kesetiaannya pada Pancasila pada dan larangan terafiliasi dengan organisasi terlarang.
Baca Juga: Sinopsis Uttaran ANTV Hari Ini, Kamis 11 Februari 2021: Ichcha Kesal pada Sikap Ibunya
“Saya ingatkan kepada seluruh ASN khususnya yang hari ini dilantik, bahwa Bapak dan Ibu sudah menandatangani pakta integritas,” kata Ganjar.
Ganjar menambahkan isi pakta integritas diantaranya setia dan taat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945.
“Tidak boleh bergabung atau terafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang. Kalau masih ada, silakan angkat tangan sejak sekarang,” ujarnya.
Baca Juga: Seminggu Setelah Aung San Suu Kyi Ditangkap, Seruan Protes di Myanmar Meningkat
Ganjar menegaskan beberapa organisasi terlarang yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) atau Front Pembela Islam (FPI).
“Saya wanti-wanti betul dan terus saya ingatkan, dan kalau hari ini masih ada orang yang coba-coba itu (berafiliasi), maka dia sudah melanggar pakta integritas, melanggar komitmen. Sehingga kalau saya mau nyopot, sekarang bisa saya copot dengan gampang,” katanya.
Ganjar juga mengingatkan kepada seluruh ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ganjar menambahkan program penanggulangan korupsi dan gratifikasi sudah berlangsung cukup lama dan sudah berjalan baik.
Muji Purnomo, salah satu pejabat fungsional yang dilantik, akan berkomitmen melaksanakan pakta integritas.
Menurutnya melakukan pakta integritas adalah harga mati setelah dirinya menandatangani pakta integritas itu.
“Sehingga sesuai arahan Pak Gubernur, kami harus setiap dan taat pada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Kami juga harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh negara, salah satunya menjauhi organisasi-organisasi terlarang yang menyebarkan paham-paham bertentangan dengan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945,” kata Muji.
Baca Juga: Siap-siap! Kartu Prakerja Akan Dibuka, Ini Daftar Golongan yang Tidak Diperbolehkan Mendaftar
Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berisi larangan seluruh ASN mempunyai hubungan dan dukungan kepada seluruh organisasi terlarang di Indonesia.
Beberapa organisasi terlarang yang tertuang pada SE Nomor 2/SE/I/2021 yang terbit pada Senin, 25 Januari 2021 antara lain Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Asharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).
Ganjar Pranowo berharap adanya pakta integritas menjadi pegangan bagi ASN untuk tidak terafiliasi organisasi terlarang. ***
