Network
Media Magelang - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi ditahan oleh pihak militer.
Selang beberapa waktu usai Aung San Suu Kyi, ditahan, militer Myanmar menangkap sejumlah pejabat tinggi negara dan mengumumkan situasi gawat darurat yang terjadi di negara tersebut selama satu tahun kedepan.
Tidak lama setelah Aung San Suu Kyi ditahan, Myanmar langsung bergejolak setelah Pimpinan National Leauge for Democracy (NLD), tersebut ditahan pihak militer.
Baca Juga: Diduga Lakukan Kecurangan Saat Pemilu, Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap Hari Ini
Menyusul Aung San Suu Kyi, militer kemudian menahan Presiden U Win Myint bersama dengan orang berpengaruh lain pada Senin, 1 Februari 2021 dini hari.
Tidak berhenti sampai di situ, seluruh koneksi handphone, internet, dan televisi nasional diputus atas perinta pihak militer.
Beberapa penerbangan domestik ditangguhkan dan Bandara Internasional juga ditutup.
Rakyat Myanmar Panik
Rakyat yang panik segera berbondong-bondong mendatangi supermarket dan ATM untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka apabila situasi semakin tak terkendali.
Baca Juga: Israel Akan Bagi Vaksin Covid-19 Untuk Nakes Palestina
Kekacauan yang terjadi di Myanmar semakin menambah cemas warga saat TV Militer Nasional mengumumkan untuk mengambil alih kepemimpinan selama satu tahun kedepan.
Pihak Militer mengisyaratkan adanya kudeta yang mereka lakukan dengan menetapkan situasi gawat darurat.
Oleh sebab itu, peralihan kekuasaan akan diberikan kepada Pimpinan Militer, Jenderal Min Aung Hlaing.
Tidak tinggal diam, juru bicara NLD berpesan kepada rakyat Myanmar untuk tidak gegabah menanggapi situasi yang terjadi dan meminta semua bertindak menggunakan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Masuk ke Blacklist Dugaan Afiliasi dengan Militer China, Xiaomi Gugat Pemerintah AS
“Saya berpesan pada seluruh rakyat untuk tidak gegabah dan tetap bertindak sesuai dengan hukum,” tutur juru bicara NLD seperti dilansir Media Magelang dari New York Times.
Seperti diketahui, Militer Myanmar yang sempat berkuasa dalam pemerintahan sampai tahun 2011 selalu menjadi oposisi bagi Aung San Suu Kyi.
Kudeta yang dilakukan ini bermula saat NLD memenangkan 83% suara pada Pemilu yang diselenggarakan di Bulan November 2020.
Militer Myanmar menegaskan bahwa pihaknya menemukan banyaknya praktik kecurangan selama Pemilu yang memenangkan NLD tersebut.
Baca Juga: Masih Teliti Asal Usul Covid-19, Tim WHO Akan Datangi Pasar Wuhan Tempat Virus Terlihat Pertama Kali
Sejak hasil Pemilu diumumkan hingga sekarang, militer Myanmar enggan mengakui kemenangan yang didapat.
PBB hingga para pemimpin dunia menyerukan agar militer Myanmar berhenti melakukan penangkapan kepada para pimpinan politik serta menerima hasil Pemilu yang merupakan pilihan mayoritas rakyat Myanmar.
“Kami berharap militer Myanmar mau menghormati aturan hukum dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai hukum yang berlaku serta segera menghentikan penahanan terhadap para petinggi politik dan lainnya,” ujar Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, dikuti Media Magelang dari The Guardian.
Akibat tindakan penahanan Aung San Suu Kyi, oleh Militer Myanmar, negara tersebut dilanda kekacauan dan telah menetapkan situasi gawat darurat.***
