Network
Media Magelang - Menko Polhukam Mahfud MD diduga terlibat dalam isu kudeta Partai Demokrat, dan dikatakan telah memberi restu kepada Moeldoko untuk mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat.
Berhembusnya isu kudeta Partai Demokrat pertama kali disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada 1 Februari 2021 di Taman Politik Wisma Proklamasi, Dewan Pimpinan Partai Demokrat.
AHY menyebutkan mengenai adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Ia juga menyebutkan melalui konferensi pers bahwa hal ini dilakukan oleh lingkaran Presiden Jokowi salah satunya diduga Moeldoko.
Baca Juga: Inspirasi Quotes Bahasa Inggris Menarik dari Beberapa Tokoh untuk Ucapan Hari Valentine
"Menurut kesaksian dan testimoni yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dikutip Media Magelang dari kanal YouTube Agus Yudhoyono pada Senin, 1 Februari 2021.
Lebih jauh, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan dirinya mendapat info bahwa gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Presiden Jokowi termasuk diduga Moeldoko.
Baca Juga: Prokes Harus Ditegakkan dalam Masyarakat, Kapolri Harapkan Sinergitas dari Semua Elemen
Mendengar isu tersebut, Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menepis isu bahwa dirinya merestui KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dengan santai.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," kata Mahfud MD dikutip Media Magelang dari akun Twitter pribadinya pada 2 Februari 2021.
Lebih lanjut, Mahfud MD meyakinkan masyarakat bahwa dirinya tidak pernah berbicara mengenai rencana kudeta tersebut kepada KSP Moeldoko ataupun kepada orang lain.
Baca Juga: 4 Fakta Soal Token Listrik Gratis PLN: Subsidi Tak Lagi Dibagikan Via WhatsApp hingga Hanya untuk 720 Jam
"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tidak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud MD.
Mahfud MD juga menyebutkan, di era demokrasi seperti sekarang ini, isu mengenai kudeta seperti itu sulit dipercaya. Apalagi, Partai Demokrat adalah partai besar.
Ia menegaskan sekali lagi bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam isu ini.
"Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu. Jabatan menkopolhukam tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yangg penting internal Partai Demokrat sendiri solid," kata Mahfud MD.
Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) February 2, 2021
Tak berhenti di situ, AHY pun mengambil langkah dengan mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi atas info tersebut. Meskipun Ia menyampaikan bahwa Partai Demokrat tidak mudah percaya dengan info tersebut dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.
AHY menyebut aksi itu dilakukan oleh lima orang yang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, dan satu mantan kader yang telah keluar dari Partai Demokrat tiga tahun yang lalu.
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggu pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.
Baca Juga: Tilang Elektronik Akan Berlaku Nasional Pada Maret 2021
Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara bahwa dirinya tak terlibat dalam isu kudeta Partai Demokrat ini.***
