Network
RUU Sisdiknas tengah dibahas oleh Kemendikbud dengan DPR mengenai kemungkinan penghapusan Tunjangan Profesi Guru, rencananya Kemendikbud ingin merombak aturan sertifikasi.
Nadiem Makariem selaku Mendikbud menegaskan bahwa tujuan RUU Sisdiknas yaitu untuk memastikan agar guru ASN dan non ASN bakal mendapatkan penghasilan yang layak.
“Kami ingin memastikan bahwa guru ASN mendapatkan penghasilan yang layak dari gaji dan tunjangan mereka berdasarkan UU ASN. Tunjangan itu akan ditingkatkan dan tidak perlu lagi menunggu sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan,” kata Nadiem dalam RDP DPR seperti yang dikuti dari Berita DIY.
Guru non-PNS juga bisa mendapatkan upah yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan sehingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta akan ditingkatkan.
Dilanjutkan oleh Nadiem, bahwa salah satu dampak positifnya, yaitu program PPG bisa difokuskan untuk mencetak guru-guru baru.
Sedangkan guru yang sudah bekerja seharusnya sudah bisa mendapatkan tunjangan sesuai dengan UU ASN tanpa harus melalui proses sertifikasi yang antreannya panjang sekali.
Berikut adalah aturan yang bakal mengatur soal tunjangan profesi guru:
- Guru ASN: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Guru non PNS: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Sebelumnya, tunjangan profesi guru diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2009 dan aturan turunan lain di mana disebutkan bagi guru yang berstatus PNS, akan mendapat TPG sebesar 1 kali gaji pokok.
