Network
Media Magelang - Pasca aksi penyerbuan Gedung Capitol AS, Donald Trump kembali harus menelan pil pahit untuk kembali terkait pemakzulan atas tuduhan menghasut pemberontakan.
Setelah 10 rekannya dari Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, House of Representatives (HOR) sebutan untuk DPR AS resmi memutuskan penghentian jabatan Presiden Donald Trump karena penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, Donald Trump juga menghadapi dakwaan menghalangi Kongres AS dengan membakar opini di media sosial sehingga menimbulkan kekacauan.
Baca Juga: Kapolda Jateng Sudah Terima Suntikkan Vaksin Corona Tahap Pertama, Ajak Masyarakat Untuk Tidak Ragu
Dilansir dari Reuters, hasil pemungutan suara di DPR AS dimenangkan Partai Demokrat dengan jumlah suara 232-197 setelah serangan mematikan massa pro-Trump terhadap demokrasi Amerika di Gedung Capitol AS beberapa waktu lalu.
Buntut dari aksi tersebut DPR AS sepakat untuk memakzulkan Donald Trump meskipun tampaknya tidak mungkin pemakzulan ini bisa secara otomatis menggulingkan Trump sebelum masa jabatan empat tahunnya berakhir.
Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, menolak usulan diadakannya sidang pemakzulan cepat, dengan mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menyimpulkan pemakzulan sebelum Trump meninggalkan jabatannya.
Baca Juga: Kesal Dengan Ulah Ayah Rafathar yang Kumpul-kumpul Setelah Divaksin, Sherina: Halo Raffi Ahmad!
Bahkan jika Trump telah meninggalkan Gedung Putih, Mitch khawatir keyakinan Senat dapat mengarah pada pemungutan suara untuk melarang Donald Trump mencalonkan diri lagi.
Presiden terpilih Joe Biden juga turut membuka suara atas kejadian ini dan meminta agar sidang pemakzulan Senat di hari-hari awal masa jabatannya tidak menunda pekerjaan pada prioritas legislatifnya.
Hal ini mengingat pelantikan Presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden akan dilakukan pada waktu dekat yakni pada 20 Januari 2021.
Baca Juga: Unggah Foto Salat Berjamaah dengan Syaikh Ali Jaber, Deddy Corbuzier Kenang Sosok sang Ulama
Biden khawatir jika sidang pemakzulan Donald Trump nantinya bakal menunda konfirmasi Kabinet, dan mendesak kepada para pemimpin Senat untuk menemukan cara untuk melakukan keduanya pada waktu yang sama.
Pemakzulan Donald Trump ini terjadi pada hari Rabu 13 Januari 2021, setelah 10 rekannya dari Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menuduhnya menghasut pemberontakan dalam penyerbuan yang terjadi di Gedung Capitol AS minggu lalu.
Sebelumnya, Trump pernah menghadapi pemakzulan pada Desember 2019 atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres yang berasal dari permintaannya agar Ukraina menyelidiki Biden dan putranya Hunter menjelang Pilpres AS 2020.
Selanjutnya pada tahun ini, buntut penyerbuan Gedung Capitol AS, DPR mengeluarkan satu artikel pemakzulan yang menuduh Trump "menghasut pemberontakan," terkait pidato yang dia sampaikan seminggu sebelumnya kepada ribuan pendukungnya sebelum akhirnya massa pro-Trump mengamuk.***
