Network
Media Magelang - Jejak Bolivia kini diikuti oleh negara Amerika Latin lainnya, yakni Honduras.
Dalam mengikuti jejak Bolivia, Honduras memanggil pulang duta besarnya dari Israel.
Honduras memanggil pulang duta besarnya tersebut karena negara Amerika Latin itu mengecam keras genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
Pemanggilan pulang duta besar Honduras yang ada di Israel itu dilakukan pada Jumat 3 November 2023.
Menurut Honduras, apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina saat ini adalah suatu pelanggaran serius terhadap hukum internasional di Jalur Gaza.
Pemanggilan pulang duta besar Honduras yang ada di Israel ini juga telah dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri negara tersebut, Eduardo Enrique Reina melalui media sosial X (sebelumnya bernama Twitter).
Eduardo Enrique Reina mengatakan, Presiden Xiomara Castro telah memutuskan untuk memanggil pulang duta besar negaranya mengingat situasi kemanusiaan yang serius, yang dialami oleh penduduk sipil Palestina di Jalur Gaza.
Honduras adalah negara Amerika Latin terbaru yang dipimpin oleh kelompok kiri, yang mengambil langkah diplomatik untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perluasan serangan Israel.
Sebelumnya diwartakan, pemerintah Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada hari Selasa, dan mengatakan bahwa negara tersebut telah melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza.
Selain Bolivia, Chili dan Kolombia yang juga merupakan negara Amerika Latin, juga memanggil pulang duta besar mereka dari Israel, karena mereka mengkritik keras serangan Israel terhadap militan Hamas.
Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas di Gaza, jumlah korban tewas di pihak Palestina dalam perang Israel-Hamas telah mencapai 9.227 orang.
Sementara itu, lebih dari 1.400 orang di Israel telah terbunuh, sebagian besar dari mereka tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan 242 orang lainnya disandera oleh Hamas di Jalur Gaza.
Dilansir dari Arab News, Eduardo Enrique Reina mengatakan, pemerintah Honduras memanggil pulang duta besarnya dari Israel sembari menunggu situasi di negara itu menjadi jelas terkendali kembali.
Eduardo Enrique Reina menambahkan, hubungan dengan Israel tetap stabil dan para diplomat serta staf Honduras akan tetap berada di kedutaan.
Menteri Luar Negeri Honduras tersebut mencatat poin-poin utama dari resolusi PBB baru-baru ini yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Palestina sebagai penghormatan terhadap hukum kemanusiaan, dan memulai dialog untuk mencari perdamaian.
"Ini adalah posisi untuk mengatakan, dengan cara tertentu, bahwa situasi penduduk tak berdosa menjadi perhatian kami," kata Eduardo Enrique Reina.
Pada tahun 2021 silam, Honduras memindahkan kedutaan besarnya ke kota Yerusalem yang disengketakan di bawah kepemimpinan Presiden Juan Orlando Hernández, yang saat ini sedang menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan narkoba di Amerika Serikat.
Pada saat itu, keputusan Honduras untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dipandang sebagai upaya Juan Orlando Hernández untuk menjilat pemerintahan Donald Trump, yang telah memindahkan kedutaan Amerika Serikat (AS) ke sana pada tahun 2018.
Selanjutnya posisi Juan Orlando Hernandez digantikan oleh anggota sayap kiri, yakni Castro.
Castro merupakan presiden perempuan pertama Honduras yang telah mencoba untuk berjalan di jalur yang sejajar dengan pemerintah sayap kiri lainnya di belahan dunia lain, seperti Venezuela dan Kuba, tetapi tanpa sepenuhnya mengasingkan diri dari Amerika Serikat.
Dengan mengikuti jejak Bolivia, Honduras akhirnya memanggil pulang duta besarnya dari Israel.***
