Network
“KPAI prihatin dengan berbagai kasus di beberapa sekolah negeri yang terkait dengan intoleransi dan kecenderungan tidak menghargai keberagaman, sehingga berpotensi kuat melanggar hak-hak anak,” tuturnya.
Retno Listyarti pun mencontohkan hak-hak anak yang dilanggar tersebut salah satunya adalah mewajibkan semua siswi bahkan yang beragama non-muslim untuk mengenakan jilbab di sekolah.
Baca Juga: Akses Subsidi Listrik Gratis Via WhatsApp 08122-123-123 dialihkan ke Aplikasi PLN Mobile
KPAI pun mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk memeriksa Kepala SMKN 2 Kota Padang dan jajarannya. Ia pun menekankan untuk memberikan sanksi demi memberi efek jera.
Selain itu, KPAI juga mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untukmeningkatkan sosialisasi Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 soal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan secara masif.
Kemudian, lanjutnya, Kemendikbud kembali memberikan edukasi kepada para guru dan kepala sekolah untuk memiliki erspektif HAM.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Jelaskan Aturan Seragam Sekolah: Harus Hargai Agama Siswa
“Terutama pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik,” tukasnya.
Atas kasus yang terjadi yaitu pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi non-muslim tersebut, KPAI menyebutnya sebagai pelanggaran HAM dan harus diberi sanksi demi rasa jera.***
